PEKANBARU - Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Pekanbaru melaksanakan apel luar biasa penjatuhan hukuman disiplin terhadap oknum anggota Satpol PP yang sebelumnya terbukti melakukan pungli.

Apel yang dipimpin langsung Kasatpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian berlangsung di halaman Mall Pelayanan Publik (MPP), dengan diikuti 500 THL dan 83 ASN.

Dalam arahannya Zulfahmi memberi penjelasan terkait kedudukan hak dan kewajiban satuan polisi pamong praja.

"Saya menjelaskan ini kembali, karena ini berkaitan dengan kejadian yang kita alami dalam beberapa hari terakhir terkait dengan pemberitaan yang viral mengenai oknum satuan polisi pamong praja baik yang dilakukan oknum PNS dan juga oknum THL. Saya menyampaikan ini dan setelah ini semuanya harus berpedoman kepada aturan dan ketetapan yang berlaku," ujar Zulfahmi, Senin (24/6/2024).

Selain itu dikatakan Zulfahmi, apel tersebut juga dimaksudkan untuk mengecek kesiapsiagaan dan ketertiban personel di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

"Hari ini kita melaksanakan apel luar biasa penjatuhan hukuman disiplin bagi anggota satuan polisi pamong praja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Apel ini juga dimaksudkan untuk pengecekan kesiap siagaan dan ketertiban di lingkungan satuan polisi pamong praja," ungkapnya.

Dikatakan Zulfahmi dua oknum THL yang terbukti melakukan pungli tersebut diberikan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH. Sementara untuk oknum PNS saat ini masih menunggu keputusan pimpinan.

"Setelah kita pelajari kemudian kita mendapatkan keterangan-keterangan dari yang bersangkutan dan kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada maka kami selaku Kasatpol PP Pekanbaru untuk dua orang tenaga honorer Satpol PP Pekanbaru sesuai dengan kewenangan dan hak saya sebagai Kasatpol PP saya lakukan perhentian kontrak kerja dengan yang bersangkutan," sebutnya.

"Ada dua orang atas nama Agus Asriadi dan Muhammad Hafiz. Untuk oknum PNS sesuai dengan ketentuan dan regulasi kami memberikan laporan kepada pimpinan Pj Walikota Pekanbaru nanti melalui BKPSDM untuk dapat ditindak lanjuti persoalan ini," tutupnya.

Penulis: Dini
Editor: Riki