SELATPANJANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Fajar Triasmoko terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah.

Upaya tersebut terbukti dengan keberhasilan Dinas PUPR dalam meraih banyak porsi anggaran dari pemerintah pusat yang disalurkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Di bawah komando Fajar Triasmoko, Dinas PUPR Kepulauan Meranti secara aktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Selain aktif mencari dana ke pusat, Dinas PUPR juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Riau. Begitu juga permohonan bantuan terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

"Kami selalu berupaya maksimal untuk mendapatkan anggaran tambahan dari pusat guna mendukung program-program pembangunan yang kami jalankan. Ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk membangun Kepulauan Meranti yang lebih baik," ujar Fajar.

Hampir 90 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti sangat bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum cukup kuat untuk menopang postur APBD secara mandiri. Oleh karena itu, ketika transfer dana pusat lambat dan macet, seringkali pemerintah daerah harus membagikan anggaran untuk mendahulukan kegiatan yang bersifat skala prioritas.

Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perpanjangan urusan kepala daerah dan lembaga yang melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta menjalankan kegiatan teknis, diharapkan bisa menjemput bola ke pusat. Dalam hal ini, OPD perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk meraih anggaran sebanyak-banyaknya dan membawanya pulang demi kemaslahatan masyarakat.

Anggaran yang berhasil diperoleh Dinas PUPR melalui DAK dan DAU telah digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan jalan, jembatan serta fasilitas umum lainnya.

Fajar menyatakan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur ini tidak hanya memperbaiki konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Dengan infrastruktur yang lebih baik, kami berharap dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah," tambahnya.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat Kepulauan Meranti. Fajar Triasmoko menekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam mencapai target pembangunan.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari semua pihak yang terlibat. Tanpa kerjasama yang baik, pencapaian ini tidak mungkin terjadi," ungkap Fajar.

Kepala Dinas PUPR itu membeberkan, untuk DAK Tahun 2022 mendapatkan sebesar Rp 30.290.881.000. Dimana DAK Reguler itu digunakan untuk peningkatan jalan Tanjung Samak - Repan dengan total anggaran Rp 30.290.881.000.

Anggaran DAK Penugasan 2023 sebesar Rp 35.277.504.157 yang mencangkupi untuk peningkatan jalan Tanjung Samak-Repan sebesar Rp 16.562.431.000, peningkatan jalan Banglas sebesar Rp 6.440.823.000, peningkatan Jalan Dorak sebesar Rp 6.753.823.000. Sementara itu DAK Transportasi Perdesaan 2023 untuk peningkatan Jalan Tengku Ibrahim, Desa Kedabu Rapat sebesar Rp 6.520.427.157.

Untuk DAK Bidang Jalan Tahun 2024 sebesar Rp 42.691.429.500, anggaran tersebut mencangkupi peningkatan Jalan Tanjung Samak - Repan sebesar Rp 10.783.033.000.

Selanjutnya DAK Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi digunakan untuk peningkatan Jalan Alai - Mekong sebesar Rp 14.060.646.000.

DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan yang terdiri dari peningkatan Jalan Gogok-Tenan sebesar Rp1.694.930.000, peningkatan jalan Semukut - Kuala Merbau sebesar Rp 8.859.276.000. Sedangkan DAK Transportasi Perdesaan 2024 berupa peningkatan jalan Tengku Ibrahim Rp7.293.544.500.

Selain ada anggaran DAK, pada tahun 2024 ini Dinas PUPR juga mendapatkan porsi anggaran yang bersumber dari DAU Spesifik sebesar Rp 24 miliar. 

Menariknya, usulan DAK untuk tahun 2025 juga diprediksi akan bertambah. Anggaran tersebut direncanakan untuk melanjutkan pembangunan ruas Jalan Tanjung Samak - Tanjung Kedabu dan ruas Jalan Tanjung Samak - Repan.  Saat ini, anggaran itu masih belum terealisasi. 

Kedepannya, Dinas PUPR Kepulauan Meranti berencana untuk terus meningkatkan upaya pencarian anggaran dan menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang lebih besar dan berdampak luas bagi masyarakat.

Fajar Triasmoko menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja keras untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Kami akan terus berusaha mendapatkan anggaran yang lebih besar dan melaksanakan proyek-proyek yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti," tutupnya.

Dengan segala pencapaian dan komitmen yang ditunjukkan, Dinas PUPR Kepulauan Meranti diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak pembangunan daerah, membawa Kabupaten Kepulauan Meranti menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Sementara itu, memasuki triwulan kedua, penggunaan dana APBD oleh Dinas PUPR Kepulauan Meranti malah minim dan hanya menghabiskan Rp 2,5 miliar. Ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah, meskipun sebagian besar proyek pembangunan bergantung pada dana pusat. Hal itu diakui langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Irmansyah. 

"Penggunaan dana APBD yang efisien ini mencerminkan kemampuan Dinas PUPR dalam mengelola anggaran secara tepat dan bertanggung jawab," ujar Kepala BPKAD.

Penulis: Ali Imroen