PEKANBARU - Kebijakan pemerintah yang memotong gaji pekerja swasta hingga pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 3% untuk dimasukkan ke Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai protes keras dari berbagai kalangan. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Riau menjadi salah satu yang menyuarakan ketidaksetujuannya.

Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Riau, Juandy Hutauruk, mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas Tapera. "Apakah Tapera itu tabungan atau Akal-akalan saja?" sebutnya kepada halloriau.com, Kamis (30/5/2024).

Sebagaimana dengan PP 21/2024 tentang Tapera, maka beberapa hal yang menjadi perhatian KSBSI Riau antara lain peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah 25/2020 tentang Tapera, artinya bukanlah menjadi sebuah hal baru. Kemungkinan di beberapa lapisan masih kurang mendapatkan informasi.

Baginya penerbitan perubahan peraturan ini dianggap sebagai langkah konkret pemerintah untuk hadir dan menyelesaikan masalah kepemilikan rumah bagi buruh dan pekerja.

"Bahwa adanya program bantuan DP perumahan dari BP Jamsostek juga tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Sebab program tersebut tidak elegible dengan kondisi dan persoalan kaum buruh jalani," ujar Juandy.

KSBSI Riau mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga yang kredibel dan akuntabel dalam mengelola dana Tapera, guna menghindari penyimpangan yang sering terjadi.

KSBSI Riau berharap Tapera dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Namun, mereka juga meminta agar besaran potongan gaji untuk Tapera dapat ditinjau ulang.

"Harapan kami bahwa Tapera juga merupakan salah satu solusi kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya. Meskipun persoalan besaran iuran yg dipotong untuk dapat ditinjau ulang," tutupnya.

Editor: Riki