PEKANBARU - Desakan agar Kementerian Pendidikan untuk mencabut putusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun 2024 hingga saat ini masih bergulir. Tidak hanya dari mahasiswa, anggota DPRD Kota Pekanbaru juga turut menuntut hal tersebut agar segera terealisasi.

Menurut anggota DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan, pemerintah dan negara harus segera mengambil alih terkait keluhan dari para peserta didik di perguruan tinggi negeri di Indonesia termasuk di Riau. Pasalnya dengan kenaikan UKT ini, Ruslan menilai akan sangat memberatkan masyarakat.

"Siti Aisah salah satu contoh korban kenaikan UKT ini dan akan ada banyak lagi masyarakat lainnya yang terbeban dan mengubur mimpi anaknya akan mendapatkan gelar sarjana. Untuk itu, harapan kami sebagai wakil rakyat di daerah negara harus hadir atas persoalan ini. Kalau perlu evaluasi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia termasuk di Pekanbaru Riau," ungkap Ruslan Tarigan,

Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, persoalan kenaikan UKT ini akan berdampak besar dan akan merembet ke perguruan tinggi negeri lainnya.

"Kita minta jangan ada kenaikan UKT seragamkan aja semuanya. Kalau perlu biaya pendidikan perguruan tinggi negeri digratiskan bukan malah dinaikkan seperti ini," ungkap Ruslan lagi.

Ruslan juga berharap pemerintah menaruh perhatian serius atas persoalan kenaikan UKT diberbagai perguruan tinggi negeri. Bahkan Ruslan meminta bersikap tegas kepada pihak universitas dalam hal ini rektor jika dinilai menyalahi aturan yang ada.

"Kita minta kementerian evaluasi rektor-rektor, termasuk rektor di Riau yang belakangan ramai diprotes oleh mahasiswa atas kebijakan kenaikan UKT ini. Jangan ada lagi kenaikan UKT Ini, semua sudah disiapkan negara kok. Termasuk fasilitas dan segala macamnya apa lagi negara sudah menyiapkan anggaran 20 persen untuk pendidikan sesuai amanah undang-undang," pungkas Ruslan.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki