PEKANBARU - Anggota DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat MPd meminta Pemerintah responsif atas kasus kecelakaan kerja yang dialami Darma Silaban, seorang buruh yang mengalami cacat sebagian akibat pekerjaannya di sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan waterpark di daerah Panam, Kota Pekanbaru.

Pasalnya, sesuai dengan laporan yang disampaikan korban kepada anggota Komisi V DPRD Riau dan didampingi M Riduan, Ketua Konstituen Ade Hartati Rahmat (KITA), Darma mengaku, meski telah ada ketetapan resmi dari Dinas Disnakertrans Riau, dia belum menerima haknya berupa santunan cacat sebesar Rp79.746.028.

"Saya belum pernah menerima sedikit pun hak yang seharusnya saya terima. Mereka pernah memberikan saya Rp12 juta, namun saya tidak tahu uang itu untuk apa. Saya gunakan untuk berobat," ungkap Darma, Senin (25/3/2024).

Dikatakannya, sebelumnya ia telah didampingi beberapa pengacara, namun masalahnya belum terselesaikan. Karena itulah, dia memutuskan mencari bantuan dari anggota DPRD Riau, Ade Hartati.

Riduan selaku Ketua KITA menjelaskan, KITA memiliki tanggungjawab untuk mendampingi pemilih Ade Hartati Rahmat dalam dan di luar pengadilan.

KITA juga telah mendirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis.

Menurut Renggo Darmadji, salah seorang pengacara di LBH KITA, uang Rp12 juta yang diberikan kepada Darma sebenarnya untuk berobat, bukan sebagai santunan atas kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat pada mata kirinya.

Ade Hartati Rahmat menyatakan, dia telah mendengar langsung dari Darma Silaban mengenai masalah yang dia alami.

Meskipun sudah ditangani Disnaker, Darma masih belum menerima haknya.

Dia menegaskan, kasus ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah, karena seringkali tenaga kerja berada dalam posisi yang lemah dalam relasi dengan perusahaan dan negara.

"Jangan sampai pekerja menyelesaikan sendiri masalahnya. Di mana negara?" tandas Ade Hartati.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah