KAMPAR - PT EMP Tunas Energi mengadakan pelatihan kepada kader posyandu di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Senin (29/1/2024). Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kader posyandu setempat.

Pelatihan tersebut dihadiri oleh perwakilan manajemen PT EMP Tunas Energi Manshur Dwi Bekti, Kepala Desa Buluh Nipos Zamri S dan Kepala Puskesmas Kubang Jaya, dr Sri Ratnadewi yang juga tampil sebagai pemateri serta belasan kader posyandu Desa Buluh Nipis.

Manshur Dwi Bekti dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan ini dilakukan untuk mencegah stunting dan gizi buruk yang ada di Desa Buluh Nipis. Kegiatan ini merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di bidang kesehatan.

Pihaknya berharap dengan pelatihan ini para kader posyandu bisa ikut membantu pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan kasus stunting yang ada di wilayah operasional perusahaan khususnya di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Kepala Desa Buluh Nipis Nipos Zamri S mengucapkan terima kasih kepada kepada perusahaan dan berharap agar kader posyantu serius dan semangat mengikuti pelatihan.

“Ibu-ibu peserta pelatihan saya harap mengikuti pelatihan ini sampai selesai supaya nantinya bisa menjadi kader yang produktif, kreatif dan inovatif dan bisa menanggulangi stunting yang ada di Desa kita ini,” katanya.

Sementara dr Sri Ratnadewi dalam memberikan pemaparan tentang stunting, penyebab dan cara mengatasinya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar.

Penyebab utama stunting di antaranya asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi yang dimulai dari dalam kandungan sampai usia dua tahun serta pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui.

Selain itu, stunting juga disebabkan karena buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hami, ibu menyusui dan balita. (rls)