PEKANBARU - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Gerakan Lawan Mafia Tanah (GeLaMaTa) Provinsi Riau bersama masyarakat suku asli Riau (Suku Sakai) menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Riau, Senin, 8 Januari 2024.

Aksi ini menuntut BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru bersama DLHK Riau untuk segera melakukan peninjauan pada sengketa lahan di Koto Garo, Kampar.

Koordinator massa aksi, Antoni Fitra menyebutkan pihaknya menuntut tim Satgas untuk segera turun memverifikasi dan mencari dalang dari penguasaan lahan tersebut.

"Supaya kita bisa tahu siapa yang menguasai lahan itu, kenapa bisa beralih fungsi dari kelompok tani menjadi individu-individu," katanya.

Adapun yang menjadi tuntutan massa aksi, yaitu meminta BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru bersama Dinas LHK Provinsi Riau melakukan peninjauan lapangan untuk:

1. Memastikan letak dan batas areal yang dimohon masyarakat Desa Koto Garo seluas 2.500 Ha sesuai peta yang direkomendasikan Bupati Dati II Kampar No 520/EK/IV/96/2250 tanggal 3 Juni 1996 didampingi perwakilan instansi terkait, Gelamata dan masyarakat.

2. Melakukan survei untuk mengetahui kondisi tutupan lahan pada areal yang dimohon seluas 2.500 Ha.

3. Menginventarisir seluruh subjek yang menguasai lahan di dalam areal yang dimohon 2.500 Ha berikut lahan dan letak areal yang dikuasai.

4. Mengumpulkan dokumen atau bukti penguasaan masyarakat dan kronologi penguasaan lahan oleh masyarakat.

Penulis: MG1
Editor: Riki