PEKANBARU - Permasalahan guru dan tenaga kependidikan honorer di seluruh Indonesia bakal dituntaskan Kemendikbudristek RI dan Menpan-RB.

Itu didukung Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Provinsi Riau, Eko Wibowo. Ia memberikan tanggapan positif terhadap komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek) RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menuntaskan masalah tersebut, khususnya di Provinsi Riau.

Eko Wibowo atau Ekowi menyampaikan harapan kepada Gubernur Riau dan Walikota/Bupati se-Riau untuk segera mengusulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 dan 2025. Baik untuk bidang pendidikan dasar (Dikdas) maupun pendidikan menengah (Dikmen), termasuk tenaga kependidikan (Tendik).

Tujuannya agar tidak ada lagi guru dan tenaga kependidikan dengan status honorer, melainkan semuanya telah menjadi ASN PPPK penuh waktu pada tahun 2024.

"Sehingga tidak ada lagi guru dan tendik berstatus honorer. Semua sudah ASN PPPK tahun 2024 penuh waktu atau full time," ujar Ekowi, Selasa (19/12/2023).

Eko Wibowo juga berharap agar proses pengangkatan ASN PPPK tahun 2024 dan 2025 tidak mempersulit peserta, terutama dalam hal ujian CAT (Computer Assisted Test). Ia menekankan pentingnya kelancaran administrasi berkas data riil sebagai prosedur yang cukup untuk memperoleh status ASN PPPK.

Menanggapi janji Presiden Jokowi, Eko Wibowo menyoroti urgensi penyelesaian masalah guru dan tenaga kependidikan honorer. Seperti melibatkan berbagai posisi seperti Tata Usaha (TU), Operator (OP), laboran, penjaga sekolah, kebersihan, hingga petugas klinik UKS di sekolah.

Tokoh muda pendidikan Riau ini menyebut, mereka merupakan jantung sekolah yang menangani berbagai administrasi guru. Dalam hal ini, Ekowi meminta agar ASN PPPK tahun 2024 memberikan formasi khusus untuk tenaga kependidikan, mengingat telah hampir empat tahun tidak ada formasi yang tersedia bagi mereka.

"Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bekerjasama untuk mengangkat guru dan tenaga kependidikan honorer ini. Ini bukan hanya janji, tapi sebuah kebutuhan mendesak bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Riau," ujar Ketua IKA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Suska Riau. (rilis)