PEKANBARU - Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru mengaku kecewa, dengan laporan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) selama 2023, selalu baik dan bagus.

Bahkan Diskes Pekanbaru mengklaim hingga kini, pelaksanaannya sudah mencapai 97,66 persen dari total penduduk.

Diskes Pekanbaru menargetkan hingga akhir tahun ini, bisa mencapai 98 persenpersen kepesertaan UHC. Target bermain dengan angka dan persentase, sah-sah saja dilakukan Diskes Pekanbaru.

Namun harapannya, seiring dengan kondisi ril di lapangan.

Terutama soal pelayanan yang sudah diamanatkan dalam program UHC, bahwa masyarakat cukup bawa KTP saja, jika ingin berobat.

Tapi sayangnya, ini tidak berlaku untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Buktinya, di beberapa kali reses dan pertemuan masyarakat dengan anggota DPRD Pekanbaru, banyak ditolak di Puskesmas.

Alasan yang paling krusial bagi Puskesmas, karena masyarakat yang bersangkutan masih ada tunggakannya di BPJS.

"Kami sudah beberapa kali mendapatkan laporan ini. Makanya, tahun depan kita harapkan tidak terjadi lagi. Diskes Pekanbaru harus jujur berapa sebenarnya alokasi anggaran ril untuk UHC ini," kata Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, Kamis (7/12/2023).

Diakuinya, syarat berobat UHC pakai KTP saja ini, jangan hanya sekadar lips servis semata.

Puskesmas harus juga jujur, menolak pasien berobat itu apa sebenarnya alasannya.

Apakah memang anggaran tidak ada lagi, atau ada aturan baru, pasien yang menjadi peserta BPJS mandiri yang menunggak, tidak diperkenankan menggunakan UHC.

Karena pelaksanaan UHC di Kota Pekanbaru baru mulai sejak akhir Juli 2023, wajar saja ada evaluasinya di sana sini.

"Itu tadi, bermain angka boleh. Tapi kondisi di lapangan harus sesuai. Kasihan masyarakat dibohongi, padahal mereka sangat membutuhkan UHC ini," tegasnya.

Dengan kondisi aduan masyarakat ini, DPRD Pekanbaru meminta juga, agar penggunaan anggaran UHC ini bisa dievaluasi.

Sehingga bisa transparan dan tahu di mana kendala yang sebenarnya.

Komisi III DPRD Pekanbaru, sudah merilis kebutuhan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024, sebesar Rp 95 miliar.

Kebutuhan ini juga sudah dibahas saat hearing dengan Diskes Pekanbaru, dan sudah disampaikan saat rapat Banggar APBD Murni 2024 kemarin.

Hanya saja, pasca APBD 2024 sudah disahkan, Komisi III DPRD mengaku belum tahu pasti, berapa anggaran UHC tahun depan, yang sudah ditetapkan.

"Kebutuhan untuk seluruh Kota Pekanbaru sekitar Rp 95 miliar. Hasil penetapan akhir, nanti kami cek lagi ke Diskes Pekanbaru," kata Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos.

Beredar informasi di DPRD Pekanbaru, bahwa anggaran UHC tahun 2024 untuk Kota Pekanbaru, hanya diplot Rp 19 miliar. Alasannya, anggaran banyak tersedot untuk Pemilu 2024.

"Ini akan kami pastikan lagi, mudah-mudahan tidak sebanyak itu (Rp 19 miliar)," sebut Aidil Amri berharap.

Sekadar gambaran, anggaran UHC Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar Rp 51 miliar, terdiri dari Rp 41 miliar dianggarkan di APBD Murni 2023 dan Rp 10 miliar di APBD Perubahan 2023.

Tahun 2024, Diskes Pekanbaru mendapat suntikan anggaran dari APBD Pekanbaru sebesar Rp 278 miliar. Namun berapa kepastian untuk anggaran UHC, tidak diketahui pasti.

Kepala Diskes Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih Senin kemarin menjelaskan, hingga Bulan November kemarin, total UHC Kota Pekanbaru sudah mencapai 97,66 persen dari total penduduk.

Pihaknya akan menargetkan bisa mencapai 98 persen.

Sebab, angka 98 persen tersebut, menjadi satu syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan UHC di 2024. Dari 98 persen itu, 76 persen di antaranya harus sudah aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Di Pekanbaru, jumlah kepesertaan aktif sudah di 76,54 persen. Artinya, untuk kepesertaan aktif Kota Pekanbaru sudah memenuhi syarat untuk UHC di tahun 2024. Di satu sisi, kita masih membutuhkan 0,36 persen lagi warga Pekanbaru untuk mendaftar sebagai peserta BPJS,” terangnya, seperti yang dilansir dari tribunnews. (*)