PEKANBARU - Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tengah dibahas Pemko Pekanbaru bersama DPRD.

Nantinya, seluruh peraturan yang mengatur tentang pajak dan retribusi akan merujuk pada Perda tersebut.

Termasuk juga pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru, yang kini menjadi keluhan masyarakat. Dimana, tarif parkir di Kota Pekanbaru Rp2 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp3 ribu untuk roda empat. Sementara kendaraan roda enam atau lebih tetap Rp10 ribu.

Tarif tersebut berlaku sama di semua ruas jalan Pekanbaru. Bahkan, penarikan tarif parkir itu juga merambah seluruh retail yang ada di Kota Bertuah tersebut.

Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun mengatakan, evaluasi parkir di Kota Pekanbaru tengah menunggu Perda PDRD yang sedang dibahas di DPRD.

Jika Perda tersebut diundangkan, maka akan ada nanti Peraturan Walikota (Perwako) sebagai turunannya.

"Parkir ini sekarang kan sudah ada yang namanya perda PDRD yang baru dibahas di DPRD. Kita berharap nanti setelah selesai perdanya, dan dievaluasi kementerian, nanti kita turunkan dengan Perwako," ujar Muflihun, Selasa (5/12/2023).

Dikatakannya, jika Perda PDRD sudah selesai diundangkan, maka akan ada turunannya dengan Perwako.

Nantinya, dengan Perwako itu diatur wilayah dan pengguna kendaraan mana saja yang dikenakan tarif parkir. Sehingga, tidak semua tempat dikenakan tarif parkir.

"Kita minta nanti, akan kita atur tentunya ada wilayah jalan yang tidak dipungut parkir. Mungkin ada di situ kriteria pengguna kendaraan yang tidak dikenakan biaya parkir," katanya.

Ia mencontohkan, mungkin saja pengendara berbelanja hanya 2 menit sampai 6 menit. Bisa saja kondisi itu tidak dikenakan tarif parkir.

"Contohnya dia belanja hanya 2 menit, 3 menit, 6 menit, mungkin saja itu bisa kita nol kan. Ini akan dipelajari secara kritis di OPD terkait," pungkasnya.

Penulis: Rahmat Hidayat
Editor: Barkah