BADUNG - Industri kelapa sawit RI berpotensi mendulang keuntungan dari konflik geopolitik yang kembali memanas dan pelemahan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan peluang kenaikan harga crude palm oil (CPO) di tengah gejolak konflik geopolitik global sebelumnya telah terjadi di tahun lalu.

Lebih tepatnya, saat invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan hambatan pasokan energi dan pangan hingga mendongkrak harga komoditas, termasuk CPO.

"Kita tidak berharap sih konflik yang terjadi membuat ekonomi global jadi jelek. Tapi kita harus memanfaatkan peluang yang ada," ujar Eddy kepada Bisnis saat ditemui di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11/2023).

Eddy mengatakan permintaan minyak nabati dari pembeli di luar negeri cenderung terjadi secara rutin karena masuk dalam kebutuhan sehari-hari. Namun, dia menekankan bahwa konflik geopolitik berkepanjangan yang menyebabkan krisis ekonomi secara global juga berisiko pada penurunan permintaan.

"Ekonomi dunia menurun itu pasti permintaan turun, contohnya waktu Covid itu permintaan turun. Jangan sampai berkepanjangan itu enggak bagus," kata Eddy.

Sebagaimana diketahui, konflik geopolitik global kembali memanas sejak perang antara Israel dan Palestina terjadi sejak beberapa pekan lalu. Di satu sisi, nilai tukar Rupiah juga masih terdepresiasi, melewati level Rp15.000 per Dolar AS. Data Bloomberg mencatat nilai tukar Rupiah di pasar spot pada 2 November ditutup menguat 0,52% ke level Rp15.855 per Dolar AS.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut ekonomi dunia saat ini masih menuai ketidakpastian yang didorong oleh isu dan konflik geopolitik. Adanya letupan perang di Rusia dengan Ukraina maupun Israel dengan Palestina telah membuat pasar global terfragmentasi.

"Hal ini meningkatkan tren perdagangan berdasarkan kesamaan pandangan politik atau ideologi," ujar Zulhas saat membuka IPOC 2023 secara virtual.

Oleh karena itu, Zulhas menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pelaku usaha menjadi penting untuk mendorong perdagangan kelapa sawit di tengah tantangan global.

"Kerja sama ini menjadi kunci untuk memajukan industri sawit ini sebagai industri yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia," kata Zulhas, seperti yang dilansir dari bisnis. (*)