PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Riau, Misliadi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menggesa pemerintah pusat terkait pencairan Participating Interest (PI) 10 persen minyak dan gas (Migas) di wilayah kerja Provinsi Riau.

"Kita berharap bahwa PI 10 persen itu harus terealisasi. Kalau memang 2023 ini tidak terealisasi, kita berharap di 2024 itu sudah wajib terealisasi," kata Misliadi, Senin (2/10/2023).

Misliadi menegaskan agar Pemprov Riau jangan lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum yang memang diamanahkan untuk mengurus persoalan PI 10 persen tersebut.

"Hari ini kita minta peran pemerintah untuk menggesa ini. Jangan lepas tangan, jangan diserahkan ini sepenuhnya ke PT Riau Petroleum karena kan PI ini juga harus ada lobi-lobi politik juga. Lobi-lobi karena memang lobi-lobi ini selayaknya dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama oleh kepala daerah. Harus seperti itu," tegasnya.

Meski begitu, Misliadi tetap mengapresiasi kinerja PT Riau Petroleum yang dianggapnya sudah bekerja cukup baik.

"Tapi memang ada beberapa kendala-kendala yang mungkin tidak mampu mereka laksanakan dari tahapan waktu yang kami ketika rapat tadi dengan Riau Petroleum. Ya kepengurusan administrasi mereka ya masih dalam kategori baguslah. Tinggal bagaimana realisasinya, kan harus ada lobi-lobi juga dan ini yang kita harapkan pemerintah daerah untuk turun tangan," pintanya.

Diketahui, PI 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor-dalam hal ini PT Pertamina-kepada BUMD setempat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016.

Permen 37 Tahun 2016 merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas yang menyatakan bahwa Kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMD dan dilakukan secara kelaziman bisnis.

Penulis: Rinai
Editor: Satria