PEKANBARU - Menghadapi tahun politik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi (Rakor), Kamis (21/9/2023). Rakor ini terkait peningkatan sumber daya aparatur Satpol PP se-Provinsi Riau, Kamis (21/9/2023).

Kepala Satpol PP Riau, Hadi Penandio menyebut, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Satpol PP menjadi salah satu dari delapan urusan wajib pelayanan dasar.

“Artinya tugas pokok dan fungsi Satpol PP dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sama pentingnya seperti dibidang pendidikan dan kesehatan,” sebut Kasatpol PP Riau, Hadi Penandio di Pekanbaru.

Rakor ini dianggap penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kinerja aparatur Satpol PP Riau.

“Perubahan paradigma Satpol PP harus bergerak cepat, mengikuti perkembangan situasi yang ada dan sifatnya harus fleksibel,” sebutnya dikutip MC.Riau.go.id.

Bertujuan untuk meningkatkan sumber daya aparatur dalam penanganan masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurutnya, untuk mewujudkan hal ini diperlukan sinergi dengan beberapa pihak terkait. Seperti TNI, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM guna bersama-sama menjaga ketertiban dilingkungan masyarakat.

“Apalagi kita di 2024 sudah memasuki situasi politik dan masyarakat mudah terpancing, mudah ribut yang akan mengganggu ketertiban,” katanya.

“Peningkatan kapasitas aparatur ini untuk membuktikan bahwa kita mampu mengikuti perkembangan situasi yang ada,” tutupnya. (*)