Home / Hallo Sawit | ||||||
Terima DBH Sawit Rp83,13 Miliar, Gubri Merasa Masih Belum Ideal Minggu, 17/09/2023 | 20:47 | ||||||
Gubri Syamsuar minta pemerintah pusat transparan bahas pembagian DBH sawit (foto/int) PEKANBARU - Perjuangan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar beserta kepala daerah di Indonesia memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) membuahkan hasil. Pemerintah pusat mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit untuk 350 daerah penghasil. Provinsi Riau menjadi yang paling banyak menerima DBH sawit dari total nilai transfer Rp3,4 triliun per September hingga akhir Desember 2023. Riau menerjma sebanyak Rp83,13 miliar. Sedangkan Sumatra Utara Rp74,86 miliar dan Kalimantan Barat Rp65,66 miliar. "Ini bentuk perjangan kita bersama para Gubernur penghasil sawit di Indonesia," kata Gubri Syamsuar, Minggu (17/9/2023) dikutip dari MC.Riau.go.id. Penyaluran DBH perkebunan sawit tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/2023 yang Sri Mulyani yang diteken pada 8 September 2023 lalu. Hanya saja nilai DBH yang diterima Provinsi Riau belum sesuai dengan harapan. Syamsuar mengharapkan akan membicarakan hal serupa kembali bersama kepala daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia. Walau pun saat ini nilai DBH yang didapat belum memuaskanlah dengan hasil produksi sawit di Riau yang sangat melimpah sekaligus menjadi devisa negara. Riau memiliki 2,86 juta hektare lahan sawit yang tersebar di 12 kabupaten/kota. "Mudah-mudahan nanti akan ada lagi perbincangan lagi oleh para gubernur penghasil sawit dengan menteri keuangan. Sehingga hasil yang didapat sesuai dengan potensi daerah masing-masing," papar Syamsuar. Saat ditanya berapa besaran ideal yang harus diterima Riau, Syamsuar belum bisa memastikan. Pasalnya, pusat sendiri tidak pernah melibatkan daerah penghasil soal perhitungan DBH. "Kita belum tahu berapa idealnya, karena kita juga tak pernah diajak berhitung. Seperti apa, bagaimana formulanya," sambungnya. Syamsuar mengharapkan pemerintah pusat lebih terbuka akan DBH ini. Sehingga apa yang sudah diperjuangkan bersama kepala daerah penghasil sawit di soal DBH itu, bisa sesuai dengan harapan. "Tapi yang jelas kita harap ada keterbukaan dari pusat. Sehingga daerah pun tahu hitungannya seperti apa. Dengan begitu kita pun dapat mencapai hasil yang kita harapkan," harapnya. (*) |
||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |