PEKANBARU - Ketua Pansus Ranperda tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan DPRD Riau, Husaimi Hamidi menggesa penyelesaian Ranperda tersebut agar bisa segera memberi manfaat bagi masyarakat.

Husaimi mengatakan, akan ada banyak manfaat positif yang dirasakan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di lokasi kawasan hutan.

"Hari ini banyak di riau, hutan dalam kawasan yang tidak terkelola. Bisa kita manfaatkan seperti wisata, kemudian kayu yang ada di dalamnya bisa dikelola BUMD dan ini bisa menjadi pendapatan daerah," kata dia, Selasa (30/5/2023).

Husaimi memaparkan, selama ini potensi hutan yang bisa dimanfaatkan masyarakat cenderung terabaikan lantaran tidak adanya payung hukum.

"Makanya, DPRD dan Pemprov riau sepakat agar Ranperda tersebut segera bisa disahkan dan diterapkan," ujarnya.

Namun Husaimi mengaku, perlu banyak diskusi mengenai Ranperda Pengelolaan Hutan tersebut.

"Makanya diskusinya panjang. Kita tidak mau Perda ini digunakan pengusaha-pengusaha besar yang tidak bertanggungjawab," tegasnya.

Menurut Husaimi, Provinsi Riau bisa menyerap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setidaknya Rp30 miliar untuk satu objek kawasan hutan yang dikelola BUMD.

"Pansus sudah pernah melakukan simulasi terhadap salah satu BUMD. Dengan satu BUMD itu saja, daerah bisa menyerap PAD sebesar Rp30 miliar. Menurut informasi, ada 60 daerah kawasan jasa yang ada di riau," ungkapnya.

"Seperti kawasan wisata yang hari ini dia masuk kawasan hutan, izinnya tidak bisa keluar. Insya Allah akan kami tuntaskan bulan ini. Masyarakat bisa berkreasi. Akhir bulan kita kirimkan ke Kemendagri," tutupnya.

Penulis: Rinai
Editor: Barkah