PEKANBARU - Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru turut angkat bicara soal rumor putusan MK, mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Ini menyikapi soal cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana. Denny yang kini berprofesi sebagai advokat, klaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny, diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru, Pangkat Purba mengintruksikan semua bakal calon legislatif (bacaleg) dan kader Partai Demokrat Pekanbaru tetap santai. Sebab belum ada keputusan resmi yang disampaikan MK.

Pangkat Purba menyebutkan, menjelang pelaksaan Pemilu 2024 mendatang banyak isu politik yang beredar. Para bacaleg Partai Demokrat Pekanbaru diminta untuk, menunggu pengumuman hasil putusan MK secara resmi.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru, ingin menanggapi isu politik yang disampaikan Denny Indrayana terkait sistem pemilihan legislatif melalui opsi tertutup. Padahal hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang disampaikan MK. Kita heran juga, kenapa beliau ini membuat statement seperti itu, sehingga membuat resah para bacaleg partai politik peserta Pemilu 2024," Ungkap Pangkat Purba, Selasa (30/5/2023)

Pangkat yang merupakan mantan hakim di Pekanbaru ini mengajak semua pihak untuk berpikiran jernih dan bijak. Tidak terpancing dengan situasi yang sengaja diciptakan untuk membuat kegaduhan.

"Saya selaku mantan seorang hakim berpendapat, bahwa tidak akan pernah seorang hakim untuk membuat kegaduhan atau keresahan. Hakim sudah ditempa dari awal untuk menciptakan suasana damai, apalagi ini hakim Mahkamah Konstitusi. Ini sangat jauh panggang dari api, maka dari itu kita jangan tergesa-gesa dan terburu-buru dalam menanggapi isu miring tersebut," ungkap Pangkat lagi.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang terakhir pada Selasa (25/5) kemarin, MK menegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu sudah selesai dilaksanakan. Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib sistem Pemilu 2024, apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru/campuran.

Selain menghembuskan isu pemilihan tertutup, Denny Indrayana juga dituding menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Partai Demokrat merapatkan barisan hingga ke daerah, agar kader dan simpatisan Partai Demokrat tidak termakan isu miring yang beredar.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Riki