PEKANBARU - Angka kasus stunting di Riau turun 5,3 persen. Hal ini berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, dimana prevelansi stunting di Provinsi Riau turun menjadi 17 persen dibanding tahun 2021 sebesar 22,3 persen.

Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MSi mengatakan, sesuai arahan Presiden RI, Ir H Joko Widodo yang menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di akhir 2024, maka pencapaian Riau dengan skenario intervensi telah memenuhi target tersebut.

Gubri meminta semua kabupaten kota agar menurunkan angka stunting ini karena selain menjadi prioritas nasional, stunting merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap pembangunan sumber daya manusia.

"Ini akibat terganggunya pertumbuhan otak dan perkembangan metabolisme tubuh dalam jangka panjang, sehingga ini menjadi prioritas kita bersama," ujar Gubri saat Penilaian Kinerja Kabupaten Kota dalam Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Pekanbaru, 25-26 Mei 2023.

Perusahaan swasta di Provinsi Riau berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menjadi perusahaan yang terlibat aktif dalam inisiatif ini.
Menurut Syamsuar, perusahaan Grup APRIL ini termasuk di antara perusahaan yang telah mengambil peran dalam program penurunan stunting di daerah binaan mereka.

"PT RAPP telah melakukan pendampingan dan telah menetapkan wilayah kerja binaan yang sesuai dengan program tersebut," kata Gubri.

Gubri menjelaskan salah satu peran perusahaan di Riau dalam percepatan penurunan stunting adalah melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

"Pemerintah Provinsi telah menjalin kerja sama dengan forum CSR provinsi dan telah membagi tugas antara perusahaan, pemerintah daerah, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZnas)," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Program Kesehatan PT RAPP Purwo Widi Astanto mengatakan salah satu komitmen PT RAPP untuk mewujudkan visi APRIL 2030 adalah menurunkan prevalensi stunting di Riau hingga 50 persen, terutama di desa-desa sasaran. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan melakukan beberapa pendekatan.

"Pendekatan pertama melalui stakeholder engagement dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. PT RAPP bekerja dengan empat kabupaten, yaitu Siak, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan. Mereka menjalin kemitraan strategis dengan lembaga mitra yang berpengalaman dalam pendampingan teknis dalam menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku dan mendukung 8 aksi konvergensi," kata Widi.

Selain itu, PT RAPP juga melaksanakan program mobilisasi tim pendamping keluarga sebagai inisiatif lain untuk penurunan stunting.

"Tim pendamping keluarga, yang terdiri dari bidan desa, PKK, dan kader KB, melakukan pendampingan teknis kepada keluarga sasaran dan keluarga berisiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, bayi dua tahun, hingga orang tua dan pengasuh. Tim pendamping keluarga memberikan bantuan dan peningkatan kapasitas ketika menghadapi kesulitan dalam pendampingan keluarga," jelasnya.

Stand pameran PT RAPP di acara penilaian kinerja kabupaten dan kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. (ist)

Lanjut Widi, PT RAPP juga mencoba model pengasuhan rumah anak singgah sebagai inisiatif lainnya, yang sedang diuji coba di dua lokasi, yaitu di kelurahan Kerinci Timur (Pelalawan) dan Kampung Lubuk Dalam (Siak).

"Di tingkat komunitas, PT RAPP melaksanakan program kesehatan masyarakat untuk mendukung percepatan penurunan stunting bersama dengan kader posyandu. Mereka telah melaksanakan berbagai pelatihan dan mentransfer pengetahuan serta keterampilan kepada para orang tua, terutama dalam hal pemantauan pertumbuhan anak balita dan edukasi mengenai pengasuhan yang tepat," pungkasnya. (adv)