DEPOK — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan masyarakat soal potensi politik uang atau “serangan fajar” saat momen pemilihan umum (pemilu) 2024. Ia meyakini politik uang dalam pemilu ini akan menghasilkan pemerintahan yang tidak bersih.

Ghufron mengatakan, serangan fajar merupakan salah satu praktik buruk yang biasanya dilakukan saat hari pemungutan suara. Di mana ada pemberian amplop berisi uang kepada masyarakat, dengan tujuan agar memilih calon tertentu.

“Kalau ada serangan fajar, tolak! Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar, pasti pemerintahannya tidak akan bersih. Kalau menentukan dalam memilih karena amplop, jangan bermimpi kotanya memiliki pemimpin yang akan membuat makmur dan adil,” kata Ghufron.

Hal itu Ghufron saat “Roadshow Bus Antikorupsi, Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Alun-Alun Kota Depok, Jawa Barat, Ahad (21/5/2023). Ia mengajak masyarakat Kota Depok menolak cara-cara politik uang pada pemilu 2024.

Ghufron mengatakan, jika pemimpin terpilih melalui cara politik uang, kualitas pemerintahannya tidak akan baik, bersih, dan tidak akuntabel.

Dalam mencari pemimpin yang adil, bermartabat, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, menurut Ghufron, maka masyarakat harus memastikan para calon pemimpin itu memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Dua poin tersebut, kata dia, menjadi landasan penting untuk menjalankan pemerintahan usai terpilih.

“Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu, maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya,” kata Ghufron, seperti yang dilansir dari republika. (*)