PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, melaksanakan rapat pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, di ruang rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Kamis (11/5).

Rapat ini dipimpin langsung Ketua Pansus, Markarius Anwar, didampingi Wakil Ketua Pansus, Zulkifli Indra, serta diikuti oleh anggota pansus yaitu Sunaryo dan Ade Hartati Rahmat.

Pada rapat perdana yang dilaksanakan Pansus Ranperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah ini, turut mengundang pihak BPKAD Provinsi Riau, Bapenda Provinsi Riau, Biro Perekonomian Setdaprov Riau, dan Biro Hukum Setdaprov Riau.

"Hari ini merupakan rapat perdana ranperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Diharapkan untuk rapat selanjutnya akan dibahas pasal per pasal," terang Markarius Anwar.

Dalam rapat ini, BPKAD Provinsi Riau memberi saran untuk ranperda ini agar seluruh transaksi wajib disetorkan secara non tunai termasuk penggunaan dokumen dan bisa secara elektronik mengikuti globalisasi yang berkembang sehingga bisa lebih efisien.

Menanggapi hal tersebut, Markarius Anwar mengatakan terkait non tunai memang jadi perhatian khusus oleh pansus. Karena sudah termasuk dalam akuntabilitas. Di akhir rapat, Markarius Anwar berharap agar ranperda ini dapat diselesaikan tahun ini sehingga diperlukan usaha dari berbagai pihak terkait untuk penyempurnaan ranperda ini. (*)

Anggota DPRD Riau, Ade Hartati dan Sunaryo.