PEKANBARU - Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Rabu (5/4/2023).

Aksi yang langsung dipimpin Presiden BEM Umri, Alfikri Habibullah ini membawa tuntutan mencabut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Nomor 06 tahun 2023 oleh DPR RI.

"Aksi mahasiswa Umri ini merupakan implementasi dari tugas mahasiswa yang didasarkan oleh catur dharma perguruan tinggi," kata Fikri.

Ia menambahkan, mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change), penjaga nilai (guardian of value) dan agen kontrol sosial (agent of social control), sudah berkewajiban untuk melawan kebijakan yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat.

"Ini merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak pro rakyat, bahkan cenderung berpihak kepada kapitalis yang ada di indonesia," lanjutnya.

Dalam aksi itu Fikri menyerahkan petisi kepada perwakilan DPRD Riau yang menerima massa, yakni anggota Komisi I dari fraksi partai Gerindra, Suhaidi.

Isi dari petisi tersebut, meminta dan menuntut kepada DPR RI untuk mencabut UU nomor 6 tahun 2023 atau UU Cipta Kerja karena aturan tersebut dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

"Apabila sampai selama 24 jam petisi tersebut tidak dikirimkan ke pusat, maka akan ada aksi lanjutan yang akan membawa kawan-kawan di seluruh daerah," tegas Fikri.

Suhaidi yang ikut diminta mahasiswa untuk menandatangani petisi itu kemudian berjanji menyampaikan langsung pada DPR RI.

"Kami akan menyampaikan langsung dengan mengirimkan petisi ini ke DPR RI di Jakarta," sebutnya.

Penulis: Rinai
Editor: Barkah