SELATPANJANG - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya mengancam akan menutup kantor desa, mereka juga berencana akan turun ke jalan melakukan orasi di jalan dan di kantor Bupati dan DPRD

Hal tersebut setelah tidak dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) yang berimbas kepada belum dibayarkan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat
selama 3 bulan.

Selain meminta komitmen kepada pemerintah daerah untuk membayarkan Siltap dan non Siltap serta operasional pemerintahan desa selama 12 bulan tahun 2023, kesepakatan para kepala desa juga akan menghentikan sementara permintaan data dari Kabupaten selama tuntutan belum terpenuhi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Forum Kepala Desa se Kecamatan Rangsang Barat, Sulaiman.

"Kami hanya menuntut hak kami yang belum dibayarkan, makanya kami perlu bertanya kepada Pemda, ada apa ini, sudah sebelumnya tahun 2022, dua bulan gaji kami tidak dibayarkan. Kami juga punya kesepakatan bersama yakni menghentikan sementara permintaan data dari Kabupaten selama hak kami belum terpenuhi," kata. Sulaiman

Terkait orasi dan aksi turun ke jalan yang akan dilakukan, Sulaiman mengatakan pihaknya menunggu kesepakatan seluruh kecamatan.

"Kita lihat situasi dulu, orasi yang akan kita lakukan tak boleh sembarangan perlu kajian matang dan pertimbangan, dan yang perlu kita antisipasi itu adalah penyusup yang masuk dalam barisan kita. Kita bukan ingin anarkis, kita hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kalau tak didengar dengar jalur apalagi yang mau kami tempuh, mediasi dengan DPRD juga sudah kami lakukan tapi tidak ada titik terang, makanya terpaksa kita lakukan orasi turun ke jalan, biar didengar oleh pusat," ungkap Sulaiman.

Ia mengingatkan, agar barisan kepala desa tak perlu takut karena apa yang dituntut merupakan hak yang seharusnya dipenuhi Pemkab.

"Mau didengar atau tidak terserah. Apa yang mau kita tunggu lagi, jika terjadi pengancaman terhadap Kades yang jadi korlap nantinya, maka kita buat kesepakatan jangan ada yang masuk angin. Saya jujur saja ada kawan seperti itu, tidak tahu apa yang ditakutkan," ungkapnya lagi.

Dikatakan, perwakilan Apdesi yang terdiri dari beberapa kepala desa sudah bertemu dengan bupati dan membicarakan persoalan tersebut. Hanya saja dalam pertemuan tidak sesuai dengan ekspektasi para kepala desa. Dimana untuk operasional kantor hanya akan dicairkan 3 bulan sebelum lebaran dan pencairan tahap 2 akan dicairkan satu bulan pada 27 April mendatang.

"Kami sudah bertemu Bupati, namun apa yang diputuskan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Yang bisa direalisasikan itu hanya sebulan gaji dan 3 bulan untuk anggaran operasional. Ini kan sangat tidak memadai, apalagi kebutuhan di bulan puasa dan menjelang lebaran sangat tinggi," ujarnya.

Kepala Desa Melai itu juga mempertanyakan urgensi pemerintah daerah menaikkan gaji pegawai honorer, sementara gaji perangkat desa malah tersendat.

"Kita pertanyakan juga kenapa gaji tenaga honorer dinaikkan dan gaji kami malah tersendat. Kami juga ujung tombak pemerintahan paling bawah, seharusnya kami juga prioritas," ungkapnya lagi.

Sulaiman juga mengungkapkan kekecewaannya dengan anggota DPRD yang terkesan tidak bisa memperjuangkan nasib para aparatur desa untuk mendapatkan gaji.

"Secara pribadi saya katakan jangan pilih anggota DPRD yang tak bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kami sudah melakukan audiensi dengan DPRD namun hingga sampai detik ini tidak ada jawaban, padahal Banggar itu di DPRD. Jangan bicara soal DBH dan DAU, lakukan saja transparansi, kalau memang tak ada uangnya, jujur saja, kami pun bisa mengatur APBDes kami," ucapnya.

Hingga saat ini banyak staf yang mengundurkan diri karena belum mendapatkan gaji. Sementara itu banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dimana tak sedikit kepala desa dan perangkat yang hanya mengandalkan siltap untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya.

"Banyak staf kantor yang mengundurkan diri, kita tak bisa menahannya, karena memang kita belum bisa memberikan gaji, apalagi kebutuhan sekarang meningkat jelang lebaran. Banyak dari mereka yang menjadi TKI di Malaysia dan kita harus akui itu," pungkasnya.

Menyikapi keluh kesah sejumlah kepala desa, Pemkab Kepulauan Meranti bukannya memberikan solusi apapun untuk menjawab aspirasi yang disampaikan oleh para Kepala Desa. Pemkab melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sukirno, malah mengeluarkan Surat Himbauan kepada seluruh Kepala Desa.

Dalam suratnya, Plt Kadis PMD Sukirno meminta kepala desa agar tetap menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

“Untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan roda pemerintahan, maka pemerintah desa dilarang melakukan penutupan Kantor Desa,” sebagaimana ketikan dalam surat yang ditandatangani Plt Kadis PMD Kepulauan Meranti Sukirno. 

Penulis : Ali Imroen