PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mulai mengurus sertifikat seluruh aset yang dimiliki.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Pencegahan Bidang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Arif Nurcahyo.

"Di tahun 2024 nanti semua aset milik pemerintah baik pusat dan daerah harus sudah bersertifikasi," kata Arif, Rabu (3/3/2021) saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Provinsi Riau di Balai Serindit.

Arif mengungkapkan, aturan wajib sertifikasi ini merupakan aturan dari Presiden Joko Widodo yang dituangkan melalui Peraturan Presiden untuk wajib dijalankan seluruh kepala daerah di Indonesia.

"Karena itu untuk Riau, baik itu pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota, dari sekarang mulailah dikerjakan, didata berapa asetnya, berapa yang sudah ada sertifikat dan berapa yang belum," ujar Arif.

Jika pada tahun 2024 Pemprov Riau belum bisa memenuhi target 100 persen sertifikasi, lanjut Arif, setidaknya ada data yang jelas kenapa belum bisa dilakukan sertifikasi agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

"Biar kalau ada masalah atau kendala bisa dibantu penyelesaiannya," kata Arif.

Penulis : hr2
Editor : Fauzia