PEKANBARU - Proses lelang sampah saat ini masih berjalan bahkan diperkirakan pada akhir Maret 2021 ini pihak LPSE baru mengumumkan siapa pihak ketiga yang bakal memenangkan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru.

Sementara menunggu proses berjalan rampung, persoalan tumpukan sampah tak terelakkan, bahkan pihak DLHK yang mengambil alih sementara pengangkutan sampah dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya tumpukan sampah yang terjadi di beberapa jalan di Kota Pekanbaru salah satunya di Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai.

Tumpukan sampah juga terlihat di  lingkungan masyarakat RW 05 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru. Bagi masyarakat di Kelurahan RW 05 ini, persoalan tumpukan sampah yang terjadi saat ini perlu ditangani serius, jika hanya berpangku tangan menunggu petugas melakukan pengangkutan sampah persoalan tumpukan sampah akan lambat teratasi bahkan akan menimbulkan dampak bagi kesehatan dan keselamatan warga. Untuk itu masyarakat berinisiatif untuk melaksanakan swadaya pengangkutan sampah.

Melihat hal ini, Wakil DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM yang juga wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Lima puluh, mengatakan bahwa masyarakat mampu melaksanakan pengangkutan sampah secara swadaya dan tidak ada masalah, meskipun dilakukan dengan bantuan sumbangan dari para warga.

Dengan hal ini terbukti bahwa masyarakat mampu melakukan pengangkutan sampah tanpa adanya pihak ketiga. Namun Pemerintah Kota Pekanbaru yang melihat hal ini masih saja bersikeras untuk melakukan pelelangan pengangkutan sampah. Nofrizal menilai ada sesuatu sehingga Pemko tetap nekat melanjutkan lelang pengangkutan sampah ini.

"Di pihak ketigakan kardna ada embel-embelnya tentu iya," ucap Nofrizal

Politisi Senior Partai Amanat Nasional ini melihat kerasnya hati Walikota untuk melanjutkan pelelangan pengangkutan sampah sementara kalangan legislatif Kota Pekanbaru telah menyampaikan untuk pengelolaan sampah dikembalikan dan dilaksanakan secara swakelola ke pihak kecamatan dan dilaksanakan oleh masyarakat.

"Ya dengarkanlah keinginan masyarakat. Keinginan masyarakatkan dirangkum oleh anggota dewan, dewan sudah bersuara dan menyampaikan. Kalau tidak mau dengar berarti (walikota) tidak percaya dengan dewan," tegas Nofrizal.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Fauzia