PASIR PANGARAIAN - Sebagai landasan dasar  pelaksanaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan sudah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Tahun Anggaran (TA) tahun 2021.

DPA diserahkan Bupati Rohul H Sukiman diwakili Sekda Rohul H Abdul Haris ke Kepala OPD dan camat secara simbolis, diterima Kadisdikpora Ibnu Ulya, Kadiskes Rohul dr Bambang dan Camat Rambah Arie Gunadi, dilantai III Kantor Bupati Rohul, Rabu (24/2/2021).

Sekda Abdul Haris mengatakan, dengan telah diserahkannya DPA tahun anggaran 2021, dirinya meminta semua OPD harus segera melaksanakan langkah strategis dengan tetap memperhatikan proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan ke masyarakat

"Kita sudah serahkan DPA ke seluruh OPD maupun Kecamatan, berharap OPD segera memulai aktivitas dengan melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun 2021," ungkap Sekda.

Sekda menambahkan, khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan wajib harus diutamakan dan diprioritaskan, terutama gaji honorer ataupun perolehan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi ASN maupun pegawai petugas kebersihan dan lainnya disemua OPD segera diselesaikan. 

"Sehingga  pegawai dan honorer kita bisa bekerja bisa fokus dan termotivasi dengan diberinya hak-hak bagi mereka," harapnya

Abdul Haris juga mengatakan, terhadap kegiatan yang sudah melakukan pelelangan di ULP, dirinya juga berharap proses pelelangan agar dipantau terus agar sesuai dengan ketentuan dan mempedomani masa pelaksanaan lelang.

"Kita berharap, hasil dari pelelangan tersebut bisa terealisasinya pembangunan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita berdasarkan program-program yang sudah ada di OPD Rohul," kata Sekda.

Dirinya juga meminta ke OPD untuk memahami regulasi dari Pemerintah Pusat terkait adanya perubahan anggaran dan refocusing angggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk operasional Vaksinasi dan Penangulangan Covid-19.

"Ada beberapa regulasi dari pemerintah pusat yang mengalami perubahan, dan perlu jadi perhatian kita bersama. Pertama adanya informasi yang harus direfocusing 4 persen dari nilai dana alokasi umum yang akan diperuntukkan penanggulangan Covid-19," ucapnya.

"Terakhir muncul lagi edaran dari Menteri Keuangan, untuk daerah dipotong 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk operasional vaksinasi dan juga penanggulangan Covid-19, sehingga kita dapat pengurangan DAU Rp21 miliar," terang Sekda

Sekda juga minta OPD, agat memonitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran kegiatan, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghindari inefisiensi anggaran.

"Tingkatkan ektivitas kegiatan dengan berpedoman perencanaan untuk memenuhi target anggaran yang akan ditetapkan, guna tercapainya anggaran yang ditargetkan bisa memenuhi target dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan," ucapnya.

Penulis : Feri Hendrawan
Editor : Fauzia