Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Terkait Kelangkaan Premium, Komisi II Segera Panggil Pertamina Kamis, 25/02/2021 | 13:23 | ||||||
Ilustrasi PEKANBARU - Wacana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium terus mencuat, hal ini diperkuat kelangkaan premiun di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru. Untuk dimintai kejelasan terkait persoalan tersebut, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru segera memanggil pihak Pertamina. "Kita (Komisi II) akan panggil pimpinan Pertamina yang ada di Pekanbaru, kita akan pertanyakan kelangkaan ini masalahnya apa. Apakah betul-betul Premium ini akan dihilangkan," ungkap Fathullah Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (25/2/2021). Dulu, sambung Fathullah saat Premium sempat langka di Pekanbaru. Politisi Gerindra ini membeberkan hal tersebut di karenakan faktor adanya pengerjaan jalan yang ada di Duri hingga ke Kandis. "Sekarang tidak lagi ada alasan pembuatan jalan, sekarang sudah ada jalan tol," tegasnya. Saat ini masyarakat terpaksa menggunakan BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax yang mana harganya lebih tinggi dari Premium. Saat ini harga Pertalite Rp7.650 perliter dan Pertamax Rp9.400 perliter. Terlebih di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, seluruh lapisan masyarakat ekonominya ikut anjlok. Fathullah juga menegaskan DPRD Pekanbaru menolak jika pemerintah memaksa masyarakat untuk mengalihkan bahan bakar kendaraanya ke bahan bakar yang non subsidi. "Pemerintah harus memikirkan masyarakat, kita sebagai wakil rakyat tidak setuju jika Premium dihilangkan. Premium inikan subsidi, masyarakat saat ini masih membutuhkan," pungkasnya. Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi berharap agar pemerintah untuk menahan diri agar penghapusan BBM jenis premium ini ditunda terlebih dahulu mengingat kondisi ekonomi masyarakat serba sulit akibat berdampak Covid-19. "Dengan kondisi pandemi begini, pemerintah harusnya bersabar untuk membuat kebijakan yang populis ini, dengan kondisi ekonomi seperti saat ini pemerintah harus menahan dulu kebijakan penghapusan Premium ini," ucap Sabarudi. Dikatakan Sabarudi, wacana pemerintah untuk menghapuskan BBM jenis Premium dengan alasan dampak lingkungan ini sudah mencuat sejak lama. "Informasinya ini simpang siur ya, katanya 2021 akan dihapus. Tetapi ada kebijakan terbaru kalau tahun 2021 Premium masih ada," ujarnya. Politisi PKS ini menegaskan kepada pemerintah untuk tidak memaksakan masyarakat untuk beralih ke Pertalite dan Pertamax. Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan Premium. "Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan ini dengan melihat kondisi ekonomi yang terhimpit dan lemah sekarang ini. Bagaimana pun masyarakat membutuhkan subsidi premium," pungkasnya. Penulis : Mimi Purwanti |
||||||
|
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |