PEKANBARU - Anggota DPR RI Abdul Wahid mengkritisi penggunaan dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Menurutnya tidak substansial dan tidak menyentuh sektor riil.

Hal itu ia ungkapkan usai menghadiri agenda kunjungan kerja sentra sawit Komisi XI DPR RI bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan di Provinsi Riau, Jumat, (18/11/2022), di Hotel Premiere Pekanbaru.

"Saya kira pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ini tidak substansial dan tepat sasaran, terhitung sejak 2019 hingga 2021 dana tersebut berjumlah hampir Rp70 triliun. Tapi 95 persen habis untuk kegiatan industri biodiesel," ungkap Wahid.

Menurut legislator asal Riau itu, dana tersebut seharusnya untuk mendukung perkembangan sektor riil. Dia mencontohkan perbaikan kebun kelapa masyarakat (re-planting), perbaikan infrastruktur yang rusak parah akibat mobilitas angkutan sawit, dan sebagainya.

Wahid menduga, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) hanya berdiri dan berpihak untuk kepentingan pengusaha dan industrinya, bukan petani. Terlebih, saat harga sawit anjlok BPDPKS tidak berperan sama sekali.

"Saya menyayangkan dana sebesar itu hanya habis untuk mendukung industri dan pengusaha, seharusnya BPDPKS harus fokus salurkan untuk kepentingan pentani. Contoh saat kelapa sawit anjlok, tidak ada peran, harusnya bisa dorong dengan memberikan pupuk kepada petani agar kebun sawit lebih produktif," tegas pimpinan Baleg DPR RI ini.

Lebih lanjut Wahid menyampaikan, melalui Komisi XI dirinya akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKS ke depan. Sehingga, pengolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.

"Melalui Komisi XI saya akan berjuang dan mendorong, agar peran BPDPKS lebih kepada mendorong petani produktif dan perbaikan infrastruktur," tutup politisi Fraksi PKB itu.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Riki