PEKANBARU - Satuan Tugas (Satgas) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pusat Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI akan menurunkan 100 orang tim fasilitator untuk memberi penyuluhan kepada peternak terkait penanganan PMK.

Sebab, kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak di Provinsi Riau semakin meluas, sedikitnya 9 daerah telah terpapar PMK.

Sebelum tim tersebut diturunkan ke 12 kabupaten/kota se-Riau, 100 fasilitator yang terdiri dari TNI/Polri dan tenaga kesehatan hewan tersebut diberikan bimbingan terlebih dahulu.

"Tim fasilitator penanganan PMK ini nanti akan turun ke lapangan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait penanganan PMK," kata Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan usia membuka bimbingan teknis kepada 100 fasilitator penanganan PMK Riau tahun 2022 di Hotel Pangeran, Pekanbaru,, Selasa (27/9/2022).

Sebab, kata Job, di Provinsi Riau terdapat 9 daerah dari 12 kabupaten kota yang dinyatakan zona merah kasus PMK. Kemudian 2 daerah yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir zona kuning. Sedangkan 1 zona hijau PMK adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Jadi 9 daerah sudah zona terjangkit PMK. Sampai saat ini sudah 4.110 ekor hewan ternak terdampak, dan 3.297 ekor dinyatakan sembuh, 21 ekor mati dan 28 ekor dipotong paksa. Dengan begitu masih ada 764 ekor yang masih sakit," terangnya.

Lebih lanjut Job menjelaskan, jika ternak yang terpapar PMK masih bisa disembuhkan. Namun kondisi di lapangan, banyak masyarakat yang takut sehingga menjual hewan ternak dengan harga murah.

"Jadi nanti tugas fasilitator ini untuk memberi penyuluhan kepada peternak jangan panik karena hewan ternak yang terpapar PMK masih bisa sembuh. Karena kalau dijual murah peternak yang kasihan. Makanya kita berharap kehadiran fasilitator tersebut dapat membantu pemerintah menekan kasus PMK di Riau," katanya seperti dilansir cakaplah.

Sementara itu, Analisis Kebijakan BNPB, Iis Yulianti mengatakan, jika 100 orang fasilitator ini akan melakukan intervensi kepada 10 peternak setiap harinya selama 30 hari.

"Kita ingin mereka mengedukasi masyarakat bahwa PMK ini bisa diobati dan tidak menular ke manusia. Jadi tidak perlu panik menjual hewan ternaknya dengan harga murah," katanya.

"Ini juga sebagai upaya kita mencegah PMK lebih masif lagi, dan mempertahankan zona hijau, dan yang zona kuning bisa zona hijau, kemudian daerah zona merah menjadi kuning," jelasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Kasrem 031 Wirabima Kolonel Inf Habzen Sianturi SIP MM, Wadir Binmas AKPB Dermawan Marpaung, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Herman dan Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau, Jim Ghafur.(*)