JAKARTA- Heboh 23 napi korupsi bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi. Napi korupsi itu seperti Patrialis Akbar, Zumi Zola, Ratu Atut Choisiyah, Pinangki Sirna Malasari, Suryadharma Ali dan sebagainya.

Seperti dikutip dari detik.com, Denny Indrayana menilai penyebab koruptor itu bebas massal akibat dibatalkannya peraturan pemerintah (PP). Aturan tersebut terbit ketika Denny menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM.

"Kembalinya rezim 'obral remisi' demikian seharusnya tidaklah mengejutkan, dan merupakan konsekuensi dari dibatalkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang pada intinya adalah mengetatkan pemberian hak-hak napi korupsi seperti remisi dan pembebasan bersyarat," sebut Denny dalam rilis, Kamis (8/9/2022).

Dia menjelaskan, pembatalan PP soal pengetatan remisi itu dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), tahun lalu. Keputusan hukum itu membuat para napi korupsi 'full senyum'.

"Putusan MK dan MA tersebut tentu saja disambut riang-gembira oleh para napi korupsi yang sudah sejak lama berjuang membatalkan PP 99 Tahun 2012, yang memang membuat mereka sulit mendapatkan pengurangan hukuman, alias menghilangkan kebiasaan 'obral dan jual-beli remisi'," ujar Denny.

Denny juga mengatakan pemberantasan korupsi telah dibunuh oleh 'trisula' berupa pembatalan PP pengetatan remisi tersebut, pengesahan revisi UU KPK, dan kembalinya rezim diskon hukuman setelah wafatnya Hakim Agung Artidjo Alkostar. Dirinya mengatakan KPK kehilangan independensinya karena sekarang sudah berada di bawah pemerintah

"Melalui perubahan UU tersebut, KPK kehilangan independensinya dan berada di bawah kendali politik lembaga kepresidenan, dan rentan dengan agenda nonhukum, termasuk menjadi salah satu alat strategi pemenangan Pilpres 2024," sebut Denny dalam keterangan pers.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkumham menjelaskan 23 napi koruptor tersebut telah memenuhi syarat untuk bebas. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

"Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa hak ini memang diberikan nondiskriminasi tanpa terkecuali, kasus apa pun apabila sudah memenuhi persyaratan seperti tadi kami sampaikan maka berhak untuk mendapatkan hak bersyarat, baik itu PB, CB, CMB, termasuk remisi," kata Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti pada Rabu (7/9/2022). (*)