KAMPAR- Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Kamsol mendapat informasi penting dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Hal itu terkait perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

Seperti dikutip dari Tribunpekanbaru.com, Menteri Luhut mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit. BPKP dilibatkan dalam upaya penertiban sektor Kelapa Sawit.

Pertemuan bersama Menko Marves, Luhut itu saat audiensi Pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKAPSI), Selasa (14/6/2022). Luhut menerima kedatangan pengurus di ruang kerjanya.

"Bapak Menko (Luhut) menyampaikan bahwa, sekarang BPKP RI sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia," sebut Kamsol, Rabu (15/6/2022).

Pj Bupati Kampar itu mengulang paparan Luhut mengenai aspek yang diaudit oleh BPKP. Yaitu status lahan, Hak Guna Usaha (HGU), produksi Tandan Buah Sawit (TBS) Kelapa Sawit sampai menjadi Crude Palm Oil (CPO). Menko Luhut berharap audit segera selesai bisa disampaikan ke seluruh daerah.

Lalu Kamsol ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal AKAPSI. Untuk Ketua Umum (Ketum) dipegang Bupati Seruyan Provinsi Kalimatan Tengah, Yulhaidir dan Bendahara Umum dijabat Bupati Sukamara provinsi yang sama, Windu Subagio.

Maksud kedatangan pengurus inti AKAPSI bertemu Luhut guna menyampaikan hasil penyusunan struktur lengkap, Selasa (14/6/2022). Menko Luhut sendiri Ketua Dewan Penasehat AKAPSI periode 2022-2026 tersebut.

Menko juga berharap harga berada di level Rp. 2.500 per kilogram. Selain itu, Menko memberi arahan soal pengaturan pupuk hendaknya terintegrasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) supaya harga menjadi lebih murah.

Pada kesempatan itu, ia memberitahu Luhut soal persoalan terkait tanah ulayat di Kampar yang banyak dikuasai perusahaan dan menimbulkan konflik.

Ia berharap, konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat juga diaudit.

"Hararapannya, (BPKP) melihat, memeriksa Tanah Adat di Kampar yang rata-rata dikuasai perusahaan," ujar Kamsol. (*)