Home / Pelalawan | ||||||
Pemkab Pelalawan Kembali Terima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD 2021 Minggu, 22/05/2022 | 20:12 | ||||||
Pemkab Pelalawan kembali menerima opini WTP dari BPK. PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Opini WTP dari BPK merupakan yang ke-10 diterima Pemda Pelalawan secara berturut-turut sejak tahun 2012 lalu. Penyerahan WTP dilaksanakan pada Selasa (17/5/2022) lalu di Gedung BPK perwakilan Riau di Kota Pekanbaru dan diterima langsung oleh Bupati Pelalawan H Zukri didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Baharudi. Hal ini menunjukkan jika LKPD Pelalawan sangat baik hingga meraih prestasi dan WTP dari instansi pemeriksa keuangan. Penyerahan WTP telah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK yang dikirimkan ke Pelalawan. Tim pemeriksa bekerja dalam dua tahap mulai pemeriksaan awal hingga pemeriksaan terperinci terhadap penggunaan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimintai dokumen LPj, diperiksa, hingga turun ke lapangan dalam pengecekan fisik. "Saya apresiasi seluruh pegawai dan OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan. WTP ini merupakan prestasi bersama yang harus dipertahankan ke depan," kata Bupati Zukri pada wartawan, Jumat (20/5/2022). Orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan itu berharap semua pihak bisa bekerja dengan baik sesuai koridor serta aturan yang ada. Setiap program dan kegiatan dilaksanakan berlandaskan aturan serta untuk kesejahteraan masyarakat. WTP juga diharapkan menjadi penyemangat bagi semua pegawai dan harus dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH dikonfirmasi soal ini via selulernya, Minggu (22/5/2022) mengatakan, bahwa opini WTP membuktikan jika laporan keuangan daerah sudah sesuai dengan akuntansi pemerintahan. Semua persyaratan dan masukan dari BPK dijalankan dengan baik oleh semua OPD dengan menyajikan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. "Tata kelola keuangan dan aset yang kita sajikan secara transparan. Ini WTP yang kesepuluh dan secara berturut-turut," tandasnya. Lanjutnya, ke depan Pemda Pelalawan akan terus meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, good governance, serta bisa dipertanggungjawabkan, sehingga opini WTP tetap bisa dipertahankan. Penulis: Andi Indrayanto |
||||||
|
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |