PEKANBARU - Komisi IV DPRD Kota Pekanbu merekomendasikan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru melaksanakan pengelolaan sampah secara swakelola, dengan membentuk UPTD di setiap kelurahan yang ada di Pekanbaru.

Sistem swakelola sampah ini dinilai lebih efektif untuk mengatasi persoalan sampah yang ada saat ini. Bahkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono mengatakan, keuntungan dari swakelola sampah selain bisa menghemat anggaran, juga agar retribusi tidak terjadi kebocoran.

"Lelang jasa pengelolaan sampah kemarin sudah gagal dan informasinya masih akan dilanjut, itu berpulang ke DLHK-nya kebijakan ada di sana. Awalnya kita sarankan agar DLHK siapkan plan a plan b biar jelas gambarannya, kalau plan a seperti lelang gagal bisa dilakukan plan b tapi ini kita tidak lihat," ungkap Sigit Yuwono ST, Rabu (27/1/2021).

Plan B yang dimaksud Sigit bisa dilakukan secara swakelola karena lebih efektif, selain itu, dengan swakelola, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) akan hilang dengan sendirinya karena petugas mengambil langsung sampah hingga ke rumah masyarakat.

"Kalau tetap diserahkan kepada pihak ketiga kita pastikan TPS akan menjamur dan sampah menumpuk di tanah kosong, itu sudah pasti. Karena pihak ketiga hanya mengambil sampah di TPS. Kalau alasan swakelola ini karena tidak adanya armada, maka armadanya bisa dirental. Apalagi dengan merental mobil, juga tidak menanggung biaya perawatan. Tapi tentu saja tenaga kerja tetap dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Sistem swakelola ini pasti jauh lebih hemat," ujar Sigit lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ali Suseno, anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru ini menilai, persoalan sampah yang saat ini terjasi perlu dicarikan solusi, bahkan Ali Suseno khawatir jika masih saja menunggu proses lelang yang memakan waktu paling cepat 25 hari ini tak juga menemukan pemenang tender, maka dikhawatirkan dalam beberapa bulan kedepan akan terjadi tumpukan sampah yang jauh lebih besar.

"Proses lelang yang pertama dimulai pada desember hasilnya diketahui awal Januari kemarin dan itu gagal, sekarang mau dilanjutkan dan diperkirakan Februari akan ditanyakan, ya kalau perusahaan yang mendaftar memenuhi kualifikasi atau persyaratan kalau tidak bagaimana? Terus persoalan sampah ini harus sampai kapan, masyarakat sudah menjerit karena soal sampah ini sangat berdampak terutama untuk kesehatan, makanya pada hearing kemarin kita sarankan untuk diswakelola saja," singkat Ali Suseno.

Sementara itu, Agus Pramono saat diminta tanggapan terkait rekomendasi Komisi IV terkait swakelola sampah, Agus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru terlebih dahulu.

"Sekarang dokumen lelang  lagi disiapkan, sebab hal ini sudah mengacu pada anggaran yang sudah ditetapkan. Kalau rekomendasi soal swakelola sampah kita koordinasi lagi sama Sekda selaku ketua tim anggaran, dan kalau Sekda izinkan saya ikut saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, pengalihan dari pihak ketiga menjadi swakelola tidak seperti membalikan telapak tangan.

"Tidak bisa merubah secepat itu, karena penganggaran sudah berbeda. Lelang tidak gagal total, sekarang lagi perbaiki dokumen teknis oleh tim konsultan. Nanti dihitung kembali dan akan dikoreksi kembali oleh PBJ," pungkasnya.

Sementara untuk sistem pengangkutan sampah di tengah masyarakat Agus mengakui pihaknya saat ini masih melakukan pengangkutan, meski diakui Agus ada keterlambatan karena keterbatasan armada.

"Tetap kita lakukan, cuma harus bergantian. Dengan keterbatasan mobil pengangkut sampah, maka kita membagi dua kali pengangkutan. Makanya sampah yang masih menumpuk belum bisa diangkut sepenuhnya sebab harus menunggu jadwal berikutnya," pungkas Agus Pramono.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Fauzia