PEKANBARU - Pemerintah pusat sudah sepantasnya memberikan perhatian yang serius terhadap seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori yang berusia 35 tahun ke atas (GTKHNK 35+). Terlebih sekarang pemerintah sendiri telah melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sangat berdampak kepada kesejahteraan Guru Honorer.

Maka dari itu, seluruh GTKHNK 35+ Provinsi Riau turut mendesak Pemerintah pusat melalui Komisi II, X, XI DPR RI yang diwakili oleh, Desy Qadarsih, SP sebagai Ketua GTKHNK Riau, pada beberapa waktu yang lalu guna mendapatkan keadilan untuk seluruh guru honorer, khususnya di Provinsi Riau. Ini agar Presiden RI, Jokowi bisa menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ tanpa tes.
                                             
"Atas izin Allah, saya selaku Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Riau, akan terus berjuang untuk mengibarkan panji - panji GTKHNK 35+ dari mulai daerah sampai ke pusat, guna menjalankan amanah seluruh kawan-kawan guru honorer se-Riau," kata Desy.

"Untuk itu, pada beberapa waktu yang lalu kami juga telah beraudiensi dengan dewan Komisi II DPR RI di senayan dengan dipimpinan langsung oleh bapak DR H Syamsurizal, SE, MM selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai PPP Dapil Riau.

"Kemarin kami telah beraudiensi langsung, dan berkomitmen akan memperjuangkan nasib para guru honorer, khususnya yang sudah lama mengabdi di dunia pendidikan untuk segera dan sudah seharusnya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa melalui tes," ujarnya, Kamis (21/1/2021).

Selain itu, Desy juga menyampaikan bahwa ia meminta semua pegawai honorer yang ditetapkan hingga 15 Januari 2014 yang lalu, bisa langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui revisi UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

Tidak itu saja, ucap Desy lagi, bahwa yang memperjuangkan guru honorer di Gedung DPR RI ini bukan dari Riau saja, tetapi seluruh GTKHNK 35+ se Indonesia. "Bahkan di sana kami bersama - sama saling merangkul untuk memperjuangkan nasib guru honorer Non Kategori usia 35  tahun ke atas," ucapnya.

"Kami saling support dan merangkul satu sama lain, supaya guru honorer ini bisa diangkat menjadi PNS tanpa ada tes," ujar Desy Qadarsih yang juga guru honorer di SMU 12 Pekanbaru, selama 13 tahun.                                  
Selain itu, Desy mengaku dalam beberapa waktu yang lalu juga telah beraudiensi dengan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edi Natar Nasution.

"Saat itu, Wagubri sangat menyambut baik hal tersebut, dan menyampaikan dengan adanya pertemuan ini, tentunya pihak Pemerintah Provinsi Riau akan support dan ikut memperjuangkan nasib para guru honorer Non kategori usia 35 tahun ke atas khususnya yang ada di Provinsi Riau untuk segera diangkat tanpa tes menjadi ASN," sebutnya.

"Tidak itu saja, Wagubri juga mengapresiasi kerja keras dan perjuangan yang dilakukan oleh GTKHNK 35 + Provinsi Riau untuk terus memperjuangkan tanpa lelah nasib guru honorer non kategori usia 35 ke atas yang ada di Provinsi Riau," ucapnya lagi.

Ia beraudiensi juga dengan Komisi II, X dan Komisi XI DPR RI di Senayan Jakarta Pusat. Ini merupakan level tertinggi yang sangat luar biasa dan Pemprov Riau terus ikut mendorong sebatas semampunya.                                       
"Pada saat beraudiensi bersama Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta kami menyampaikan polemik berulang-ulang dan bahkan juga mengajukan permohonan untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)," ungkapnya.

"Untuk data GTKHNK 35+ di Indonesia ada sebanyak 149.786 orang yang non kategori 35 tahun ke atas, sedangkan untuk Riau sendiri ada sebanyak 5.630 orang non kategori. Dan semoga keluhan kami ini bisa didengar pusat, dan untuk saat ini kami masih menunggu kebijakan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan honorer ini," ujarnya.

"Terlebih kami yang berada di Riau ini ada yang namanya guru bantu, guru honorer daerah yang dibayarkan APBD, dan ada yang dari komite yang dibayarkan dana Bos dan Bosnas. Bahkan kami dibayar di bawah UMR, serta ada yang dibayar Rp400 ribu saja, dan itu saya sampaikan kepada bapak dewan Komisi II DPR RI, untuk dapat diperjuangkan," jelasnya dengan rawut sedih.

"Kami tidak muluk-muluk, dan mohon bapak dewan Komisi II DPR RI yang menangani bidang ini membantu kami, serta mengawal untuk mendapatkan Keppres PNS tanpa tes, karena kami semua sudah tua, dan sudah puluhan tahun mengabdi," sebutnya menjelaskan.

"Dan kalaupun kami tidak bisa diangkat PNS, dengan adanya wacana PPPK sekarang, diangkatlah kami ini tanpa tes. Dan ini lah permohonan kami seluruh Indonesia untuk mendapatkan tujuan kami, dan semoga bapak Presiden RI telah mendengar aspirasi kami GTKHNK 35 + se Indonesia," ucapnya berharap.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : fauzi