SELATPANJANG - Untuk menyatukan persepsi guna mensukseskan pergelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar acara cerita kedai kopi tentang Pilkada Meranti.

Kegiatan yang dilakukan di Coffee Shop Grand Meranti Hotel, Sabtu (21/11/2020) malam dihadiri sejumlah komisioner seperti ketua KPU, Abu Hamid, Komisioner KPU Kepulauan Meranti Bidang Parmas dan SDM, Hanafi SSos, dan Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga, Bawaslu, Romi Indra. Turut dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIk, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Rosdaner, dan sejumlah rekan media dari beberapa organisasi wartawan.

Komisioner KPU, Hanafi mengatakan kegiatan ini ngobrol Pilkada di kedai kopi ini bukan tanpa dasar. Bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau sudah terbiasa memulai paginya dengan menyeruput kopi panas di kedai kopi berjejer di sepanjang tepian Selat Air Hitam.

Meskipun kegiatan minum campuran air gula dan bubuk hitam ini sempat dinilai sebagai aktifitas orang tua atau pensiunan, tapi kini minum kopi menjadi aktifitas di Kota Selatpanjang dari semua kalangan.

Kalau hanya menyambangi kedai kopi untuk mengisi waktu luang itu sudah biasa, tapi berbeda dengan masyarakat disini. Kopi dan masyarakat seolah menyatu. Kedai kopi selalu menciptakan cerita baru dan mendapatkan teman baru, mereka tahan berjam-jam hanya untuk nongkrong dan ngobrol, tak heran jika obrolan di Kedai kopi ini menjadi sebuah inspiratif untuk memulai sebuah rencana besar.

Walaupun obrolan itu dilakukan di tempat santai yang ditemani kopi hangat dan cemilan, namun kegiatan membahas agenda lima tahunan yang cen­derung cair itu penuh isi.

Sejumlah hal dibahas dalam agenda ini, mulai dari pemaparan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan KPU beberapa waktu lalu, hingga pemetaan kerawanan yang akan terjadi.

"Dalam kegiatan ini kita membahas sejumlah hal tentang Pilkada ditengah pandemi, selain temu ramah yang kita agendakan, kami juga perlu menyampaikan hal ini kepada seluruh masyarakat melalui pemberitaan dari rekan-rekan media. Intinya kita ingin Pilkada ini suskes seperti sebelumnya," kata Hanafi.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito mengatakan saat ini potensi gangguan keamanan yang akan terjadi menjelang Pilkada belum ada dan situasi panas antar pendukung masih sebatas hanya di media sosial saja.

"Potensi kerawanan dan gangguan Kamtibmas saat ini masih bisa diatasi, kalaupun ada situasi panas antar pendukung, itu hanya di media sosial saja dan masih dalam batas kewajaran toleransi, namun jika ada yang menjurus ke isu SARA, maka itu akan menjadi atensi bagi kami karena akan berdampak tidak baik kedepannya," ujar Kapolres.

Dikatakan, sampai saat ini pemetaan potensi gangguan masih dilakukan dan dipastikan akan aman.

"Tingkat kerusuhan persentasenya belum bisa dipastikan. Potensi gangguan jika tidak diantisipasi

maka akan jadi gangguan nyata, namun pemicu akan hal itu masih bisa kita akomodir dan jembatani dan secara keseluruhan 95 persen masih aman," kata AKBP Eko.

Sementara itu untuk jika ada hal yang terjadi di luar dugaan, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Polda Riau untuk mengantisipasi keadaan kontinjensi jika ada kerusuhan secara nyata dengan menempatkan 370 petugas di 450 TPS yang diantaranya 50 personel dari BKO Polda Riau.

Hal yang tak kalah penting menurut Kapolres adalah suksesi kepemimpinan, dimana setelah digelarnya kontesasi Pilkada ini, dimana sesama calon harus diselaraskan kembali untuk Kepulauan Meranti lebih baik ke depannya.

"Harapan saya suksesi kepemimpinan yang akan kita sambut yakni pada bulan Februari mendatang adalah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Harus diselaraskan bersama kontesasi lainnya agar tidak muncul kericuhan lagi, siapa pun pemenangnya harus kita dukung dan dinamika pemerintahan harus berjalan dengan lancar," ujarnya.

Kapolres menambahkan fungsi media sangat penting dalam memberikan edukasi positif terhadap masyarakat.

Dikatakan media sangat memainkan peranan penting dalam menciptakan kamtibmas, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Dia pun meminta agar media bisa memberikan kontribusi pemberitaan yang positif, berimbang dan sesuai dengan fakta yang terjadi. 

"Rekan media adalah mitra kita, untuk itu saya berharap agar narasi yang dibuat dapat menyejukkan dan bersifat membangun agar demokrasi bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Salah seorang wartawan senior yang juga mantan Ketua PWI Kepulauan Meranti, Ahmad Yuliar juga memberikan pandangannya dalam pertemuan tersebut, menurutnya salah satu persepsi yang perlu disatukan adalah tidak adanya kepentingan apapun terhadap pasangan calon. Terkhusus untuk wartawan netralitas dan independensi yang sudah diatur didalam kode etik jurnalistik.

"Yang perlu dipastikan adalah disini kita tidak ada kepentingan apapun terhadap Paslon dan kita maunya Pilkada yang ketiga ini aman seperti sebelumnya. Terhadap Pilkada ini netralitas wartawan itu sudah diatur dan jikapun ia ingin terlibat langsung maka harus mundur dan mengambil cuti. Selain menginformasikan, wartawan tugasnya juga mengedukasi dan juga sebagai kontrol sosial dan yang tak kalah penting berita yang dihasilkan objektif," ungkapnya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Rosdaner menginginkan Pilkada tahun ini harus aman dan sukses seperti sebelumnya.

Senada dengan Kapolres, Rosdaner juga mengatakan peran media juga dianggap sangat penting dalam mengabarkan sejumlah informasi mengenai Pilkada dan harus bersikap netral.

"Pilkada sebelumnya aman, hal ini dikarenakan tingkat kekeluargaan di Kepulauan Meranti sangat tinggi, karena setiap harinya kita selalu bertegur sapa. Selain itu peran media sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait Pilkada ini agar partisipasi pemilih meningkat. Wartawan juga sama halnya dengan ASN yang harus bersikap netral dalam bertugas," ujarnya.

Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid mengatakan pihaknya tetap berada pada jalur sesuai dengan aturan yang ada dan dia berharap terhadap keputusan yang diambil nantinya bisa diterima dan lapang dada. 

Sementara itu Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga, Bawaslu, Romi Indra menyampaikan terkait perbedaan penyelenggaraan ditengah pandemi yang memiliki banyak aturan salah satunya penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu pihaknya juga menyinggung PKPU terkait pemuktahiran data pemilih yang belum keluar sehingga akan menimbulkan kerawanan terhadap kepastian hukum. Selain itu pihaknya juga mengapresiasi adanya Sidalih walaupun masih ditemukan data ganda, selain itu juga didalam debat publik nantinya pihaknya melarang ASN dan perangkat desa untuk dilibatkan. Dikatakannya juga pihaknya akan melakukan patroli jelang pencoblosan guna mengantisipasi black campaign dan politik uang.

Penulis: Ali Imran
Editor: Yusni Fatimah