PEKANBARU - DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar rapat paripurna membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020 secara virtual.

"Kami Pemerintah Kota bersama DPRD Pekanbaru bersepakat untuk menggelar Rapat Paripurna KUA-PPAS tahun anggaran 2020 secara virtual. Hal ini karena penyebaran Covid-19 sudah sampai ke lingkungan tempat kerja di Kota Pekanbaru," kata Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT dikutip dari cakaplah.

Sesuai instruksi presiden tentang pengalokasian anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di daerah Pekanbaru, pemerintah memprioritaskan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Jadi berdasarkan beberapa pertimbangan APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp2,79 triliun mengalami pertambahan Rp189 miliar dari APBD Murni," jelasnya.

Namun demikian, kata Walikota, ini bukan berarti sepenuhnya meningkat dari sebelumnya. Sebab ada bantuan dari Pemerintah Pusat karena tugas tambahan.

"Contohnya, operasi kegiatan kesehatan, pendidikan dan bantuan kepada masyarakat. Targetnya juga menumbuhkan ekonomi Pekanbaru dengan protokol kesehatan dalam tatanan hidup baru. Hal ini sesuai instruksi Bapak Presiden Joko Widodo," paparnya.

Ia juga mengimbau jajaran pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Pemerintah terapkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Sementara masyarakat terapkan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ini harus benar-benar dilakukan dengan disiplin, untuk memutus penyabaran Covid-19," paparnya. (*)