Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Paripurna Laporan Reses, 6 Dapil di Pekanbaru Mayoritas Sampaikan Soal PPDB, Infrastruktur dan Bansos Senin, 06/07/2020 | 17:01 | ||||||
Ilustrasi PEKANBARU- Setelah menggelar kegiatan menjemput aspirasi yang dimulai pada 24 Juni 2020 lalu, hari ini Senin (6/7/2020) DPRD Kota Pekanbaru gelar rapat paripurna laporan reses masa sidang III tahun 2019-2020. Masing-masing juru bicara dari enam daerah pemilihan (Dapil) di Pekanbaru menyampaikan beragam persoalan. Di antaranya yang paling dosorot yakni terkait infrastruktur, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga persoalan Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid-19. Rapat paripurna laporan reses ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, didampingi Wakil Ketua Ginda Burnama, Ir Nofrizal MM dan turut hadir Azwan, Asisten I Pemerintah Kota Pekanbaru. Masing-masing jubir di enam daerah pemilihan (Dapil) DPRD kota Pekanbaru ini yakni Dapil I yakni, Sukajadi, Lima Puluh dan Pekanbaru Kota. Dapil II Rumbai-Rumbai Pesisir. Dapil III meliputi Tenayan Raya dan Sail. Dapil IV Bukit Raya, Marpoyan Damai, Dapil V Tampan dan Dapil VI Senapelan dan Payung Sekaki. "Mayoritas mayarakat menyampaikan persoalan infrastruktur, bidang ekonomi, dan persoalan bansos Covid. Total ada sekitar 331 usualan yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan di dapil IV, " ungkap Indra Sukma saat memberikan laporan reses. Persoalan BPJS, PPDB, UMKM, dan Infrastruktur kembali disampaikan Pangkat Purba Jubir dapil V dan Rois, Jubir Dapil VI. Usai paripurna, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani mengatakan, pihaknya di DPRD berharap aspirasi bisa menjadi skala prioritas, meskipun diakui di tengah kondisi keterbatasan anggaran. "Alhamdulillah hari ini kita sudah memberikan laporan reses masa sidang ke III, ada beberapa aspirasi yang berhasil dihimpun dari masyarakat, baik itu persoalan infrastruktur, pendidikan dan beberapa persoalan lainnya. Aspirasi ini akan kita sinkronkan dengan visi misi Walikota Pekanbaru apalagi di masa penghujung masa jabatan beliau," ungkap Hamdani. Terkait masih banyaknya aspirasi yang masih belum teralisasi, Hamdani mengakui saat ini kondisi keterbatasan anggaran, dan berharap Pemko bergerak aktif untuk kembali memperbaiki kondisi keuangan, dan memberi stimulus kepada pelaku usaha sebagai penyumbang PAD. "Memang di tengah kondisi Covid anggaran serba terbatas, mungkin capain pendapatan daerah tahun ini jauh dari target, karena kita ketahui banyak pelaku usaha yang tutup karena dampak covid. Untuk itu, kita tetap berharap Pemko bisa bergerak aktif agar kondisi keuangan bisa berputar," pungkas Hamdani. Terpisah, Wakil Ir Nofrizal MM juga menyampaikan, persoalan yang mayoritas disampaikan masyarakat saat reses dimulai pada 24 Juni 2020 lalu, didominan oleh persoalan PPDB. "Memang tadi tidak semua usulan disampaikan, tapi setidaknya catatan yang telah disampaikan bisa terwakili dan direalisasi walaupun kita tahu kondisi saat ini masa pandemi, dan bjsa diperjuangkan di 2021. Yang paling penting juga tadi disampaikan ada persoalan PPDB dengan sistem zonasi yang perlu jadi catatan penting bagi Pemko agar ada evaluasi lebih baik untuk tahun depan pelaksanaanya," singkat Nofrizal Penulis : Mimi Purwanti Editor : Fauzia |
||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |