Home / DPRD Pekanbaru | |||||||||
Reses di Tengah Pandemi, Warga Kelurahan Tampan Pertanyakan Bansos Covid-19 Jumat, 26/06/2020 | 16:17 | |||||||||
Anggota DPRD Pekanbaru Doni Saputra menerima aspirasi warga dalam agenda reses. PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru saat ini memasuki Reses Masa Sidang III Tahun 2020. Dalam agenda ini, para legislator kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengunjungi konstituen untuk menerima aspirasi. Hanya saja reses kali ini tampak berbeda dengan reses sebelumnya. Seperti reses yang dilakukan, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN, Doni Saputra. Di tengah pandemi Covid-19 ini kegiatan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Terlihat masyarakat yang hadir pada reses Doni Saputra di lingkungan RT 07 RW 02 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki ini menjalani protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak duduk. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan warga kepada Politisi PAN ini, terutama soal transparansi pendistribusian dan dasar diberikannya Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 kepada masyarakat. Pasalnya menurut masyarakat, bantuan yang disalurkan dinilai tidak tepat sasaran. "Soal bansos ini seperti apa pak Doni, masak yang orang yang kita nilai mampu, punya rumah sendiri dapat bantuan tapi masyarakat yang kurang mampu malah tidak. Ini sebenarnya pendataannya seperti apa," ungkap Ina salah seorang warga saat reses Doni di Dapil VI Senapelan- Payung Sekaki, Jumat (26/6/2020). Hal senada juga disampaikan oleh Agus, dimana ia mempertanyakan realisasi Bansos dan solusi bagi masyarakat yang tidak terdata agar tetap mendapatkan bantuan. Sementara aspirasi lainnya yakni, terkait lonjakan tagihan listrik yang belakangan ini naik drastis bahkan dinilai tidak wajar. "Soal tagihan listrik ni pak Doni, kami harus bayar berkali lipat, ini ada apa dengan PLN, di tengah kondisi Covid masyarakat dibikin susah dengan tagihan yang membengkak," ungkap Liya. Mendengar beberapa aspirasi tersebut, Doni langsung memberikan penjelasan, baik itu terkait transparani Bansos dan tagihan listrik yang membengkak. "Soal bansos Covid ini sejak awal memang menjadi polemik, bahkan kita di Komisi I juga sudah melakukan sidak di gudang Bulog untuk mencari data kongkrit bantaun yang disalurkan kepada masyarakat, berapa yang disalurkan dan berapa yang sampai ke tangan masyarakat, karena dari keluhan masyarakat bansos yang disalurkan tidak sesuai peruntukan," ungkap Doni. Terkait siapa yang berhak menerima Bansos Covid, lanjut Doni, setiap masyarakat yang terdampak semua berhak mendapatkan, baik itu masyarakat miskin maupun masyarakat rentan miskin. Namun kenyataan di lapangan memang tidak semua yang mendapatkan, karena alasan keterbatasan anggaran dan lainnya. "Kami di DPRD Kota Pekanbaru juga sudah sering mempertanyakan soal bansos ini ke Pemko. Bahkan kemarin kami menjadwalkan pemanggilan camat se Pekanbaru untuk mengklarifikasi dan menjelaskan terkait bantuan Covid, baik yang didapat dari bantuan keuangan Pusat, Provinsi maupun bantuan yang bersumber dari Pemko sendiri," jelas Doni lagi. Sementara terkait tagihan listrik masyarakat yang membengkak, menurut Doni persoalan tersebut memang menjadi persoalan nasional. Dan pihak PLN juga dinilai tidak transparan dan sangat kurang dalam melakukan sosialisasi. Bahkan alasan kenaikan yang diberikan oleh pihak PLN terkesan mengada-ngada "Soal tagihan listrik ini jadi persoalan nasional, dan sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan, ini tentunya menjadi tanggungjawab pihak PLN untuk menjelaskan kepada masyarakat dasar kenaikanya atas dasar apa, jangan kasi alasan yang mengada-ngada. Bahkan untuk meminta klarifikasi soal kenaikan listrik ini, rekan kita di Komisi IV juga akan memanggil pihak PLN untuk menjelaskan lebih lanjut," pungkas Doni. Penulis : Mimi Purwanti Editor : Fauzia |
|||||||||
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |