Home / Bengkalis | |||||||||
Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Bengkalis Pastikan Bekerja Secara Objektif Rabu, 13/05/2020 | 15:43 | |||||||||
Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Bengkalis, Sofyan BENGKALIS – Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 memastikan akan bekerja secara objektif dan profesional serta bebas dari kepentingan politik apapun. Hasil akhir dari pansus ini adalah bagaimana penanganan Covid-19 di Kabupaten Bengkalis tepat sasaran. “Tepat sasaran di sini dalam arti luas, bukan hanya dalam hal bantuan langsung kepada masyarakat. Melainkan seluruh program penanganan Covid-19, mulai dari proses penganggaran hingga realisasi dari program-progam penanganan Covid-19 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis,” ujar Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Bengkalis, Sofyan kepada wartawan, Rabu (13/5/2020). Pernyataan tersebut disampaikan politikus dari Partai PDIP ini menjawab adanya isu yang beredar bahwa pembentukan Pansus bersifat politis dengan target melengserkan Plh Bupati Bengkalis, H Bustami. “Kalau sampai merekomendasikan seperti itu (penggantian Plh Bupati,red) tentu tidak. Tapi kalau mengkritisi itu iya, karena memang banyak muncul persoalan terkait penanganan Covid-19. Kita melihat Pemerintahan terlalu lamban dalam bersikap dan bertindak serta kurang koordinasi. Sebagai mitra Pemerintah, tentu kita tidak bisa tinggal diam,” ujar Sofyan. Justru dengan terbentuknya Pansus, sambung Sofyan, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun atas nama Gugus Penanganan Covid-19 bisa lebih cepat dalam bertindak, transparan dalam mengambil segala tindakan, serta koordinasi yang baik hingga level desa/kelurahan. Dalam hal penanganan Covid-19, Sofyan mengatakan, kondisi saat ini dihadapkan kepada validasi data penerima bantuan Covid-19 yang masih diragukan. Kemudian proses pendistribusian bantuan yang kurang tepat sasaran serta belum adanya kepastian seberapa “sehat” APBD Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi Covid-19. “Ingat berbicara soal Covid-19, bukan hanya berbicara penanganan Covid-19 yang tiga bulan itu saja. Tapi setelah 3 bulan itu bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi. Kekuatan APBD kita bagaimana ini yang belum kita ketahui,” papar Sofyan. Pada tahap awal ini, Sofyan mengatakan, Pansus akan mengundang Plh Bupati Bengkalis termasuk Tim Gugus Covid-19. Dalam pertemuan ini, Pansus akan meminta secara detail hasil rasionalisasi APBD terkait dengan tindak lanjut SKB 2 Menteri. Hal ini penting karena sampai saat ini DPRD belum mengetaui secara detail berapa anggaran yang dipangkas dan dari pos mana saja. “Apalagi proses rasionalisasi ini sempat mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan dan berdampak pada penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen. Ada apa sebenarnya,” kata Sofyan. Dikatakan, dari sana nanti baru diketahui seberapa sehat APBD Kabupaten Bengkalis baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan, termasuk juga untuk keberlanjutan penanganan Covid-19. “Kita tidak bisa berbicara program kalau kekuatan anggarannya saja tidak kita ketahui,” ujar Sofyan lagi. Terakhir, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, Sofyan berharap dukungan penuh dari masyarakat. Masukan sekecil apapun kalau itu untuk kesempurnaan pansus dalam bekerja, dirinya sangat mengapresiasi. “Pansus ini terbentuk karena tanggung jawab moral kita sebagai representasi dari masyarakat. Karena itu tidak salah rasanya kita mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat,” kata Sofyan lagi. Penulis : Zulkarnaen Editor : Fauzia |
|||||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |