Home / Meranti | ||||||
Pemkab Kepulauan Meranti Cari Solusi Pemulangan TKI di Malaysia Kamis, 16/04/2020 | 18:31 | ||||||
Bupati Meranti Drs H Irwan bersama Wakil H Said Hasyim menggelar rapat dengan DPRD Kepulauan Meranti dan Instansi Vertikal, bertempat diruang Rapat DPRD Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (16/4/2020). SELATPANJANG - Belasan ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kepulauan Meranti dan wilayah lainnya di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 masih terkatung-katung di Malaysia, mereka tak dapat pulang karena sejumlah pintu masuk pelayaran di Provinsi Riau ditutup oleh Pemerintah Provinsi atas arahan Pemerintah Pusat. Untuk mencari solusi pemulangan ribuan TKI yang sebagian besar merupakan warga Kepulauan Meranti itu, Bupati Meranti Drs H Irwan bersama Wakil Bupati H Said Hasyim menggelar rapat dengan DPRD Kepulauan Meranti dan Instansi Vertikal, bertempat di ruang Rapat DPRD Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (16/4/2020). Turut hadir dalam rapat itu Ketua DPRD Meranti Ardiansyah, Wakil Ketua DPRD Meranti H Khalid Ali, Ketua Komisi II DPRD Meranti H Muzamil, dan sejumlah legislator, Perwakilan Pelindo Selatpanjang, Imigrasi Selatpanjang, Bea Cukai, UPT Karantina Selatpanjang, KSOP Selatpanjang. Dari Pemerintah Daerah dihadiri, Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, Sekwan DPRD Meranti Eri Suhaeri, Kepala Dinas Kesehatan dr. Misri Hasanto, Kepala Dinas Perhubungan Aready, Kasatpol PP Helfandi, Kabag Kesra Meranti Hery Saputra. Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh elemen di pemerintahan dan instasi vertikal Kepulauan Meranti agar proses pemulangan TKI bisa dilakukan dengan cepat. Opsi yang menjadi kesepakatan mereka melalui rapat terebut dikatakan Bupati adalah pembukaan kembali jalur pelayaran dari Batu Pahat, Malaysia ke Selatpanjang, Kepulauan Meranti. "Bagaimana saat ini ribuan TKI kita masih tertahan di Malaysia itu bisa dipulangkan dari jalur Malaysia ke Selatpanjang, tidak usah lewat mana-mana lagi kasian mereka" ujar Irwan. Dikatakan Bupati bahwa dirinya sempat dimarahi Gubernur Riau karena masih membuka jalur Batu Pahat, Malaysia tujuan Selatpanjang, Kepulauan Meranti. "Saya sempat ditelpon Gubernur Riau dan beliau marah-marah karena masih membuka jalur Batu Pahat, Malaysia tujuan Selatpanjang. Bagaimana kita tidak membuka, masyarakat kita masih banyak yang tertahan di sana dan kebijakan ini untuk menyelamatkan masyarakat," kata Bupati. Bupati Irwan mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar opsi pemulangan tersebut dapat dilakukan. "Saya pribadi sudah berkomunikasi baik kepada Gubernur, Kapolda dan pihak-pihak terkait untuk memberi kemudahan pembukaan kembali jalur itu, tapi sampai saat ini itu belum bisa diwujudkan dikarenakan Malaysia sendiri sudah punya kebijakan bahwa untuk pemulangan TKI dari jalur laut hanya Kukup dan Johor Baru itu sudah disepakati hanya melewati Tanjung Balai Karimun ke Batam," ujarnya. Irwan juga mengatakan nantinya untuk transportasi dari Malaysia menuju Riau akan dibuka melalui Dumai. "Infonya tanggal 2 besok ini juga sudah bisa pulang lewat Dumai, ini juga sudah membantu bila Malaka-Dumai dibuka untuk mengurai penumpukan yang terjadi," ujari Irwan. Saat ini Irwan mengaku sedang mengupayakan adanya pelayaran Feri Tanjung Samak, Kepulauan Meranti menuju Kukup, Malaysia. "Selain solusi jangka pendek yang sangat darurat ini, juga ada solusi jangka menengah, kedepan nanti masyarakat yang mau ke Kukup itu tidak lagi harus singgah ke Tanjung Balai Karimun," ujar Irwan. Untuk pembukaan Jalur Kukup ke Selatpanjang dikatakan Bupati tergantung instansi vertikal. "Makanya kita sudah dapat gambaran, bahwa yang pertama sekali dibutuhkan dukungan dari karantina, kalau karantinanya setuju baru kita minta persetujuan Imigrasi dan juga Bea Cukai," ujarnya. Dikatakan Irwan perkiraan saat ini ada sekitar 5.000 TKI yang masih tertahan di Malaysia. "Itu perkiraan kita dari Imigrasi dan dari agen-agen kapal di Karimun, itu juga jalur resmi, belum jalur tak resmi. Jadi kalau ditambah jalur tak resmi kita perkirakan 11 ribu," ungkapnya. Dari informasi yang diperoleh oleh DPRD Kepulauan Meranti, para TKI Meranti yang masih tertinggal di Malaysia saat ini didominasi para kepala keluarga yang menjadi tulang punggung. "Dalam beberapa hari ini sudah banyak keluarga para TKI yang melapor kesini (Kantor DPRD.red), mereka meminta kami untuk mencarikan solusi agar para TKI yang masih berada di sana dapat dipulangkan karena sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga," jelas Ketua Komisi B DPRD Meranti Muzamil. Muzamil berharap kepada Pemerintah Daerah khususnya Bupati Kepulauan Meranti yang didukung oleh Pimpinan Instansi Vertikal seperti Imigrasi, Balai Karantina, Bea Cukai, serta KSOP dapat mencarikan solusi atas masalah ini. Caranya tentu tidak bisa dengan cara biasa diperlukan kebijakan Diskresi untuk mendesak Pemerintah Provinsi dan Pusat membuka kembali sejumlah jalur pelayaran dari negeri Jiran. Dan untuk memuluskannya harus dilakukan pembicaraan Goverment To Goverment (G To G) antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia. "Ini perlu kebijakan Diskresi. Kebijakan ini harus disegerakan karena banyak dari mereka minta dipulangkan, apalagi yang tinggal disana merupakan kepala keluarga, jadi banyak yang tidak ternafkahkan disini, mereka menunggu tangan kita untuk membawa mereka pulang," kata Muzamil. Penulis : Ali Imron Editor : Fauzia |
||||||
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |