Bawaslu Bengkalis Gelar Rapat Bersama Gakkumdu Pilkada 2020 Selasa, 10/03/2020 | 17:30 | ||||||
 | ||||||
| Rapat Bawaslu dengan Sentra Gakkumdu. | ||||||
| BENGKALIS - Bawaslu Kabupaten Bengkalis menggelar rapat bersama sentra penegakan hukum dan terpadu (Gakkumdu) menjelang Pilkada 2020 mendatang. Rapat yang dilaksanakan Selasa (10/3/2020) ini sendiri bertujuan untuk lebih mematangkan lagi persiapan Gakkumdu menjelang Pilkada mendatang. Pantuan di lokasi, rapat Gakkumdu ini dipimpin Ketua Bawaslu Mukhlasin. Turut hadir Kajari Bengkalis Nanik Khushartanti, Kasatreskrim AKP Andre Setiawan, Kasi Pidum Iwan Roy Carles dan diikuti sekitar 20 orang diantaranya jajaran kejaksaan, kepolisian, dan jajaran Bawaslu Bengkalis. Mukhlasin dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa, dengan terbentuknya sentra Gakkumdu pada pemilihan Bupati dan wakil bupati Bengkalis tahun 2020, pertama Bawaslu menunjukkan persiapan pada pilkada untuk mengahadapi potensi pelanggaran, khususnya terhadap dugaan tindak pidana pemilihan. "Tentunya dengan tim Siber Gakkumdu supaya semakin solid dan semakin mantap dalam rangka mengahadapi pilkada nantinya. Kerjasama antar instansi diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu sendiri agar semakin diperkuat dan mempererat agar adanya kesamaan persepsi dalam proses penanganan pelanggaran pemilu," ujarnya seraya menambahkan kalau selama ini Bawaslu tidak ada kendala, karena masing masing instansi dari tiga unsur lembaga ini, selama ini berjalan dengan baik dan kordinasi terjalin dengan baik. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Bengkalis AKP Andre Setiawan mengatakan pada perinsipnya penegakan hukum di sentra Gakkumdu terpadu diantaranya Bawaslu dari kepolisian dan kejaksaan. "Untuk penegakan hukum, kita harus memahami regulasi karena perkembangan dinamika berkaitan dengan regulasi harus disikapi secara persial," ungkap Kasatreskrim. Menurut Kasat, sentra Gakkumdu juga harus memahami proses ataupun langkah dari penegakan hukum tersebut. Selain daripada penegakan hukum ini, tentunya mempunyai harapan supaya dimasyarakat nanti. Agar diberikan dulu untuk gambaran terkait penanganan regulasi dalam berkaitan tindak pidana Pemilu. "Untuk penegakan hukum itu sendiri, kita akan melihat ada beberapa tahapan, diantaranya, pendaftaran para calon, berkaitan dengan dokumen dokumen dari persyaratan masing masing calon, tentunya juga dilihat berkaitan dengan keabsahan, salah satu dinamika money politik saat kampanye dan lain lain," ujarnya. Penulis : Zulkarnaen Editor : Yusni Fatimah | ||||||
 |
||||||
Komentar Anda :
|
.jpg)
_5494.jpg)
.jpg)
-650x440.jpeg)
-650x440.jpeg)
-650x440.jpeg)
-650x440.jpeg)
-650x440.jpeg)
-650x440.jpeg)
| HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
| Copyright © 2011-2020. All Rights Reserved |