Home / Politik | |||||||||
KPUD Kepulauan Meranti Lantik 45 PPK se-Kabupaten Minggu, 01/03/2020 | 06:19 | |||||||||
Pelantikan PPK se-Kabupaten Meranti. SELATPANJANG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepulauan Meranti melantik 45 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kepulauan Meranti di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Sabtu (29/2/2020) siang. Hadir dalam kesempatan itu, Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid dan beberapa komisioner lainnya seperti Divisi Hukum dan Pengawasan, Anwar Basri, Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat ( Parmas) Hanafi, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Herwan dan Divisi Perencanaaan Data Informasi, Katmuji. Selain itu juga hadir Komisioner KPU Provinsi Riau, Divisi data dan Informasi, Abdul Rahman, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Kepulauan Meranti, H Rosdaner, Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal, pihak Polres, Koramil dan para camat. Pelantikan PPK Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti langsung dilakukan oleh Ketua KPU Meranti Abu Hamid, yang ditandai dengan pengucapan sumpah oleh Ketua KPU diikuti oleh seluruh Petugas PPK yang dilantik, dilanjutkan dengan pemasangan pin anggota dan penandatanganan berita acara. "Dengan pelantikan ini menandakan tahapan Pilkada tahun 2020 sudah dimulai," ujar Ketua KPUD Kepulauan Meranti, Abu Hamid. Selanjutnya agar tahapan Pilkada ini berjalan lancar hingga terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati sesuai hati nurani masyarakat, Abu Hamid, berharap kepada petugas PPK yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan baik, penuh tasa tanggungjawab dengan senantiasa mengedepankan azas netralitas. Ketua KPU mengibaratkan Pilkada seperti sebuah pertandingan bola dan wasitnya adalah penyelenggara Pilkada, yang mana jika wasitnya adil (penyelenggara), maka berapapun skor kemenangan pastinya akan dapat diterima tim yang bertanding. "Sukses tidaknya Pilkada salah satunya bergantung pada penyelenggara termasuk PPK di tingkat kecamatan. Untuk itu sesuai dengan amanat UU kita harus dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yakni bersifat netral, berintegritas dan adil," papar Ketua KPU. Ia pun mengimbau dalam melaksanakan tugas PPK jangan setengah hati tapi semaksimal mungkin dan tak lupa menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah ditingkat kecamatan dan desa. "Disini kami juga berharap dukungan dan suport dari pemerintah daerah khususnya pihak Kecamatan, karena dengan koordinasi dan kerjasama yang baik akan mudah mewujudkan Pilkada yang aman, tertib dan damai," ujarnya. Selain itu kata Abu Hamid, seluruh PPK diharapkan totalitas dalam bekerja dan jangan sampai 'main mata' terhadap peserta Pilkada. "KPU mengharapkan PPK berintegritas dan bekerja tidak boleh setengah-setengah. Selain itu jangan sampai main mata terhadap peserta dalam artian ada ikatan tertentu, jika ketahuan nanti akan kita proses," pungkasnya. Sementara itu Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Kepulauan Meranti, H Rosdaner berharap terjalin sinergitas yang baik antara PPK dan aparatur kecamatan serta desa secara bersama-sama mewujudkan Pilkada Kepulauan Meranti 2020 yang aman tertib dan damai. Rosdaner berharap petugas PPK yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai yang diamanatkan undang-undang. "Sebelum melaksanakan tugas mari kita lepas ego masing-masing dan bekerja dengan ikhlas, dengan begitu akan tercipta sebuah sinergitas yang baik antar berbagai pihak terkait untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada Meranti 2020 mendatang. Kepada PPK jagalah amanat ini dengan baik," ujar Rosdaner. Komisioner KPU Provinsi Riau, Divisi data dan Informasi, Abdul Rahman dalam sambutannya juga menyampaikan jika PPK dituntut untuk bersikap profesional, karena menurutnya Pilkada berbeda dengan ajang kontestasi politik lainya seperti Pilpres dan Pileg. "Kita dituntut untuk bisa profesional, jika Pilpres dan Pileg dengan tahapan berbeda dengan Pilkada, dimana kontestannya bersifat lokal jadi agak berbeda. Inilah pertaruhan KPU untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa KPU layak jadi penyelenggara pemilu. Jika kita melaksanakan dengan baik, apa yang jadi isu diluar akan jadi angin lalu yang tidak terbukti," kata Abdul Rahman. Setelah dilantik, Abdul Rahman berharap para PPK harus segera berlari karena ini sudah masuk dalam tahapan Pilkada, hal ini juga dikarenakan pola mekanis pemuktahiran yang berbeda. Dikatakan, KPU dalam bekerja memiliki prinsip kolektif kolegial, dimana keputusan selalu diambil bersama dan berusaha mendorong untuk tidak melakukan pengambilan keputusan dengan cara di voting. "Kita bekerja menerapkan kolektif kolegial, untuk itu Keputusan harus berdasarkan musyawarah mufakat," ujar Rahman. Penulis : Ali Imron Editor : Fauzia |
|||||||||
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |