Dugaan Kasus Suap Alih Fungsi Hutan Riau, KPK Panggil Zulhas Kamis, 16/01/2020 | 10:41 | ||||||
 | ||||||
| KPK | ||||||
| JAKARTA - Penyidik KPK memanggil Wakil Ketua MPR Zulklifi Hasan sebagai saksi kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun. Politikus PAN itu dipanggi sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Palma. "Dipanggil untuk tersangka PT Palma," kata Plt Jubir Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/1/2020) dikutip dari detik. Pria yang akrab disapa Zulhas itu dipanggil dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Kehutanan (KLHK) periode 2009-2014. Selain Zulhas, KPK juga memanggil Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Tahun 2014 pada Kementerian Kehutanan, Masyhud. PT Palma Satu sendiri merupakan tersangka korporasi. Perusahaan itu ditetapkan KPK sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan kasus suap yang menjerat Annas Maamun ini. PT Palma Satu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Perusahaan yang mengajukan permintaan pada Gubernur Riau Annas Maamun, yaitu PT Palma Satu dkk, tersebut diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro. SUD (Surya Darmadi) diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. SRT (Suheri Terta) merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan SUD termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini," kata Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M Syarif, di Senin (29/4/2019). Selain itu, KPK menetapkan dua tersangka lain yakni Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 25 September 2014, pada Annas Maamun sebagai Gubernur Riau saat itu dan Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap. (*) | ||||||
|
||||||
Komentar Anda :
|
-650x440.jpeg)
-650x440.jpeg)
-650x440.jpeg)
-650x440.jpeg)
(1)(1)(1)(1).jpg)
(1)(1)(1)(1).jpg)
.jpg)
(1).jpg)
| HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
| Copyright © 2011-2020. All Rights Reserved |