Home / Pekanbaru | |||||||||
Jaga Marwah Kepala Daerah, PP Ingatkan Pendemo Bersikap Santun saat Sampaikan Aspirasi Minggu, 06/10/2019 | 22:15 | |||||||||
Iwan Pansa, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru. PEKANBARU - Aksi unjuk rasa atau demo yang belakangan banyak ditujukan kepada kepala daerah di Pekanbaru dan Riau belakangan sangat menyedot perhatian publik. Tidak hanya dari sisi jumlah massa yang turun kejalan, namun aksi menyampaikan pendapat dimuka umum itu juga diwarnai oleh bertebarnya foto-foto editan kepala daerah yang terkesan dan mengarah kepada penghinaan dan ini sangat disayangkan Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru. Menurut Iwan Pansa Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru ini, massa aksi demo yang turun kejalan merupakan kaum intelektual dari berbagai elemen, baik kepemudaan maupun dari kalangan mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kesantunan dan saling menjaga marwah sebagai masyarakat dibumi melayu. Hal itu disampaikan berkaitan dengan beredarnya foto editan Wakil Gubernur Riau, H. Edy Afrizal Natar Nasution, SIP pada aksi unjuk rasa yang disampaikan oleh sekelompok mahasiswa pada beberapa waktu lalu. Dan dinilai mencemarkan nama baik orang dan menghina orang dengan cara mengedit foto baik di media sosial maupun di pajang dalam Aksi Unjuk Rasa. Apalagi tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum ataupun bukti permulaan yang dianggap sah dalam hukum. Sebab, tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahkan dapat diancam pidana, mencemarkan nama baik, penghinaan yang diatur di dalam KUH Pidana serta dapat pula dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dilakukan di media sosial. "Nggak ada kesantunannya, mereka kan tidak mau juga dibuat begitu, makanya jangan lakukan itu kepada orang lain. Apalagi ini foto wajah Wakil Gubernur Riau, orang yang sama-sama kita hormati, makanya nanti kena risikonya. Ini mereka diduga ada unsur beking premanisme yang sengaja menggunakan sekelompok mengatasnamakan pemuda/mahasiswa sebagai motor misi mereka," ujar Iwan Pansa. Untuk itu, kedepan pihaknya di Pemuda Pancasila siap bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang dengan niat jahat ingin mencoba menjatuhkan harga diri, martabat dan marwah Gubernur dan wakil Gubernur Riau. Serta Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tanpa dasar hukum dan tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya. "Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru adalah pejabat pemerintah yang secara sah dan langsung dipilih oleh masyarakat Riau, umumnya dan Pekanbaru khususnya, foto tersebut berarti sama halnya menghina marwah mayarakat Riau. Saya sebagai kader Pemuda Pancasila siap menjaga keutuhan harkat, martabat dan marwah para pemerintah dan masyarakat riau pada umumnya, Kota Pekanbaru khususnya" ujar Iwan lagi. Tidak hanya ditingkat kepala daerah, adanya foto kadernya di Pemuda Pancasila yang dipajang pada spanduk dalam gerakan atau aksi demo beberapa waktu lalu membuat Iwan juga tidak habis pikir. Menurutnya apa yang dilakukan oknum-oknum tertentu ini telah menghina Pemuda Pancasila. "Saya sampaikan bahwa siapapun yang punya kepentingan jangan sampe foto yang dipajang, secara sengaja maupun tidak sengaja menggunakan Seragam Loreng Pemuda Pancasila Kalau ada urusan dengan personalnya ya cukup foto orangnya aja, jangan almamaternya juga diikutsertakan, kami akan bertindak langsung turun area bila kedepannya terjadi lagi,” tegasnya. Iwan Pansa juga menambahkan, sebaiknya bila kelompok pemuda ataupun mahasiswa memiliki bukti-bukti hukum atas tuduhan-tuduhannya, silakan tempuh jalur hukum. "Saya kira kan mahasiswa dan pemuda adalah kaum intelektual, negara kita juga negara hukum, dan setiap orang dijamin konstitusi sama di mata hukum. Maka kalau ada bukti silakan laporkan, bukan mempermalukan orang lain apalagi menuduh dengan kata-kata tidak baik dan foto-foto diedit. Kami Pemuda Pancasila juga mendesak aparat Kepolisian mengusut tuntas tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut, dan menyarankan pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum, agar ada pembelajaran," tutupnya. Penulis : Mimi Purwanti Editor : Fauzia |
|||||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |