Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Marak Gepeng dan PMKS, Pemko Pekanbaru Diminta Lakukan Action Nyata Kamis, 03/10/2019 | 13:22 | ||||||
Ilustrasi: gepeng di Pekanbaru PEKANBARU-Maraknya keberadaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Pekanbaru membuat masyarakat dan pengguna jalan merasa kurang nyaman. Seperti yang terlihat persimpangan Mal SKA (Jalan Tuanku Tambusai-Soekarno Hatta) dimana terlihat anak-anak di bawah umur bahkan balita dijadikan "alat" untuk meminta-minta ke sejumlah pengendara. Belum lagi kehadiran anak punk yang kerap berkeliaran di beberapa titik di Pekanbaru. Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan instansi terkait lainnya melakukan aksi nyata di lapangan. "Pemerintah harus membuat konsep dan action yang serius untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan ini. Terutama masalah gelandang pengemis dan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)," ungkap Nofrizal, Kamis (3/10/2019) Pihak DPRD Pekanbaru sendiri, sejak awal sudah menyuarakan masalah PMKS ini. Namun sayangnya, out put yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Untuk itu dirinya meminta Pemerintah membuat kegiatan terpadu, sehingga jelas outputnya. Kota Pekanbaru sendiri sebenarnya sudah memiliki Tim Terpadu untuk mengatasi persoalan ini. Ditambah lagi sudah adanya program yang disusun oleh OPD terkait. Namun sayangnya, action di lapangan terlihat minim. Makanya, Tim Terpadu yang sudah dibentuk, harus ada program kerja yang jelas. Bahkan bisa melibatkan beberapa dinas terkait (Dinsos, Satpol PP, Dinas Perempuan dan Anak), Camat dan Lurah. "Sepengetahuan saya, di tingkat kelurahan ada dana untuk itu. Dulu ada namanya pekerja sosial yang didanai APBN di kelurahan. Ini kan bisa dimanfaatkan untuk menangani masalah gepeng. Kenapa harus melibatkan Kelurahan, karena mereka punya wilayah. Jadi pendataannya bisa ril. Sekarang di Pekanbaru ada 83 kelurahan," terang Nofrizal lagi. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pihaknya juga sangat menyayangkan lambatnya action dari pemerintah terhadap persoalan gepeng ini. Harusnya, masalah ini bisa diselesaikan, jika ada aturan main yang benar-benar dijalankan. "Kalau mereka (gepeng) tak bisa diselesaikan, kan ada Capil, Satpol PP dan lainnya. Nggak masuk akal jika Satpol PP bisa menangkap warga yang tak punya KTP, tapi gelandangan tidak. Makanya kita tegaskan lagi, buat lah kegiatan terpadu, sehingga jelas outputnya permasalahan sosial ini," tegas Nofrizal lagi. Penulis : Mimi Purwanti Editor : Yusni Fatimah |
||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |