Home / Hallo Indonesia | ||||||
Jadi Beban Anggaran Daerah, Mendagri Minta Gubernur dan Bupati Stop Angkat Honorer Sabtu, 16/09/2023 | 12:36 | ||||||
Mendagri Tito Karnavian (kiri) saat berkunjung ke Provinsi Riau (foto/int) PEKANBARU - Mendagri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan walikota stop pengangkatan honorer. Apalagi honorer tidak memiliki skill atau tenaga administrasi yang ca titipan keluarga pejabat atau tim sukses. "Saya minta kalau honorer terlalu banyak, tidak efektif, tolong kepala daerah harus berani mengambil keputusan untuk stop, tidak mengambil honorer dahulu. Meskipun menang pilkada, jangan memberikan bom waktu," kata Mendagri Tito saat kunjungan di Belitung, Jumat (15/9/2023) bangka.tribunnews.com. Menurutnya, kalau honorer itu punya skill seperti tenaga kesehatan dan guru hal tersebut tidak masalah. Tetapi yang dihindari honorer yang tidak punya skill yang disebut tenaga administrasi. Honorer itu bakal menjadi bom waktu bagi pejabat berikutnya. Saat membedah postur APBD kabupaten/kota dan provinsi di Bangka Belitung, lanjut Tito, ia melihat ada target belanja kepala daerah mencapai Rp900 miliar, namun Rp400 miliarnya digunakan untuk belanja pegawai. "Jangan-jangan Rp200 miliar-Rp300 miliar untuk kegiatan pegawai lagi, lalu untuk masyarakatnya mana. Ada yang cuma Rp30 miliar, saya bilang ini pasti jalan banyak rusak, gang-gang banyak yang bolong," sebutnya. Tito juga menyinggung daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) kecil yakni di bawah 10 persen dan mengandalkan dana transfer pemerintah pusat. Dana transfer pusat itu pun separuhnya dipakai untuk belanja pegawai atau membayar gaji. (*) |
||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |