Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Dewan Minta PKL dan Ojol yang Mangkal di Terowongan Jembatan Layang Ditertibkan Jumat, 14/02/2020 | 10:31 | ||||||
DPRD Pekanbaru. PEKANBARU - Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan, keberadaan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dan para driver ojek online (Ojol) yang kerap kali mangkal di terowongan jalan layang simpang Mal SKA diminta segera dilakukan penertiban. Tidak hanya di situ, keberadaan sejumlah PKL juga terlihat berjejer di badan Jalan depan Mall SKA. Hal ini tentunya sangat membahayakan para pedagang itu sendiri dan para pengguna jalan, terlebih lagi di kawasan tersebut terdapat jalur bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dan padatnya aktivitas lalu lintas kendaraan. "Kita minta terowongan jalan layang simpang SKA ini dikembalikan sebagaimana fungsinya. Apa lagi kita dengar terowongan itu rencananya digunakan untuk pejalan kaki. Maka sudah seharusnya mereka ditertibkan, jangan dibiarkan berkembang, harus ditindak tegas," ungkap Ruslan Tarigan, Anggota Komisi IV DPRD kota Pekanbaru, Jumat (14/2/2020). Untuk membuat terowongan itu menjadi jalur khusus pejalan kaki, menurut Politisi PDI perjuangan ini lagi, hal itu menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi Riau. Karena flyover punya provinsi. Namun Pemko diminta tetap melakukan koordinasi agar ada sinergitas dan masukan buat Pemprov. "Harus provinsi yang merealisasikan karena Flyover ini kewenangan provinsi dan kota sifatnya berkoordinasi," tuturnya. Selain masalah terowongan, Ruslan juga menyoroti masalah jalur lambat Jalan Soekarno Hatta depan Livingworld yang dijadikan tempat parkir. Ruslan menyarankan agar lahan itu segera dijadikan jalur lambat. "Jika pemerintah yang punya kewenangan bisa menjadikan lahan itu sebagai jalan, maka akan lebih baik sebagai solusi macet, dan baru bisa memanfaatkan terowongan itu untuk pejalan kaki," sarannya. Terkahir, untuk bisa menciptakan kelancaran lalu lintas, Ruslan mengatakan semua pihak harus bisa menyadari dan berkoordinasi dengan baik. Apalagi disebut Pekanbaru menuju kota tertib lalu lintas. "Tidak bisa misalkan hanya Dishub saja atau Satpol PP saja. Tetapi semua pihak harus saling bekerja sama untuk itu," tutupnya. Penulis : Mimi Purwanti Editor : Fauzia |
||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |