Home / Pemprov Riau | ||||||
Gubri: APBN Berperan Penting Gerakkan Roda Pembangunan Nasional dan Daerah Selasa, 29/10/2019 | 13:02 | ||||||
Penyerahan WTO kepada kepala daerah se-Riau, Selasa (29/10/2019) siang di Grand Ballroom Hotel Arya Duta. PEKANBARU - Kementerian Keuangan Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Riau menggelar Seminar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus kebijakan dana transfer tahun anggaran 2020 dan penyerahan WTO kepada Bupati/Walikota se-Riau, Selasa (29/10/2019) siang di Grand Ballroom Hotel Arya Duta. Kepala Kementerian Keuangan Provinsi Riau, Bakhtaruddin mengatakan dalam sambutannya, APBN 2020 diharapkan oleh pemerintah sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai visi, yaitu dalam memajukan negara, mandiri, sehat serta adil dan makmur. Sambungnya, APBN 2020 juga diharapkan dapat mengatasi gejolak perekonomian global dalam rangka menghadapi tantangan perubahan demokratif, transformasi ekonomi yang terjadi secara massif. "Untuk itu, APBN 2020 diharapkan pada peningkatan akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, kebijakan untuk APBN 2020 ini diharapkan juga untuk berjalan baik untuk mendorong perekonomian dengan sasaran lebih terarah dan terukur," sebutnya. Hal itu ditandai dengan meningkatnya anggaran belanja negara pada 2020 dibandingkan anggaran belanja negara pada tahun 2019. "Tahun 2020 pemerintah memangkas APBN atau belanja negara sebesar Rp2540,4 trilliun meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp2416,1 trilliun," terangnya. "Terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. Lanjut Syam, oleh karena itu dibutuhkan sinergi yang baik antara yudikatif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga perdebatan penyaluran APBN dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. "Tuntutan percepatan pembangunan di segala aspek kehidupan semakin tinggi, sebagai tujuan dari pelaksanaan demokrasi,oleh karena itu,setiap tingkat penyelenggara sesuai dengan kewenangannya harus mampu membuat dan melaksanakan kebijakan dengan baik,"jelasnya. (Adv) |
||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |