Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Kritisi Pembangunan IPAL di Pekanbaru, Dewan: Warga Butuh Perbaikan Jalan dan Drainase! Jumat, 19/07/2019 | 15:33 | ||||||
Proses pembangunan Ipal yang dinilai berdampak ke ekonomi masyarakat dan menganggu lalau lintas di Kota Pekanbaru. PEKANBARU - Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota yang saat ini tengah dibangun Instalansi Pengelohan Limbah (IPAL), dimana saluran yang saat ini tengah dibangun di beberapa jalan di Kota Pekanbaru diantaranya Jalan Cut Nyakdin akan bermuara di Rejosari. Tentu saja nantinya akan banyak jalanan di Kota Pekanbaru yang akan dibelah, ditanam saluran air terutama saluran limbah. Untuk saat ini saja pembangunan IPAL sudah berdampak terhadap masyarakat, dari segi ekonomi, sosial dan lalu lintas. Dimana hal ini terkesan tidak diperhatikan oleh perusahaan rekanan yang melaksanakan kegiatan kerja. Terutama Waskita Karya dan HaKa yang memiliki KSOnya. "Pertama masalah ekonomi, ada jalur-jalur pembuatan Ipal yang di jalur tersebut ada masyarakat berdagang, jalannya ditutup, mereka mengeluh apa yang mau dimakan, dagangan mereka tidak dibeli orang karena jalan ditutup. Ada solusi dibuka untuk masyarakat tempatan, cuma problemnya kan dagangan mereka tidak seperti biasa. Kemana mereka mau mengadu. Jadi kita meminta perusahaan kontraktor pelajsana agar melakukan upaya-upaya terhadap keluhan masyarakat ini. Misalnya kompensasi, berapa lama warung mereka tutup," ujar Ketua KomisibIV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH, Jumat (19/7/2019). Selanjutnya di lokasi-lokasi perumahan yang digali untuk pembangunan Ipal, lalu dipertanyakan untuk keamanan kendaraannya. "Kendaraannya letak dimana. Iya kalau motor bisa, kalau mobil? Siapa yang tanggung jawab? Artinya ada problem keamanan termasuk problem sosial. Dimana daerahnya digali pakai alat berat, kemudian jadwal pelaksanaannya sering molor. Ini yang dikeluhkan masyarakat. Itu baru Ipal dijalannya lalu bagaimana Ipal ke rumah-rumah, tentu ditanyakan masyarakat terasnya dibolong dong, dipecahkan dong untuk instalasi dari septic tank yang masyarakat miliki ke saluran Ipal yang dibuat oleh Kemetrian PUPR. Ini dipertanyakan masyarakat, tentu keramiknya dipecah, halamannya dibongkar untuk menyambung saluran ke Ipal," papar Roni Lanjut Politisi Golkar ini, ke depan akan dikenakan service cas seperti retribusi kepada masyarakat pengguna septic tank yang mengalir ke Ipal. Sementara sosialisasi belum pernah ada ke masyarakat secara menyeluruh. "Ada sosialisasi tapi tidak komprehensif. Dari sekian ratus kabupaten kota di Indonesia hanya Pekanbaru, Makasar dan Jambi yang menerima program ini. Daerah-daerah lain tidak. Dari masyarakat sendiri menegaskan mereka tidak butuh Ipal. Komisi IV sampai hari ini tidak pernah mengeluhkan problem septic tank," katanya lagi. Masih dibeberkan Roni, katanya yang dibutuhkan masyarakat Pekanbaru saat ini adalah pengaspalan jalan berlobang, pembukaan jalan-jalan baru untuk antisipasi kemacetan termasuk drainase induk, primer, sekunder dan tersier yang berlu bantuan. "Memang sudah ada izin dari Pemko Pekanbaru tapi sampai saat ini amdal belum diberikan ke kita. Dan masyarakat tidak butuh Ipal ini. Ke depan kita akan panggil Satker terkait yakni Satker APBN. dan kontraktor pelaksana seperti Haka, KSO dengan Roskalisa, WiKa, KSO dengan Karago. Ada satker APBN, kita undang Bapenda DLHK PUPR Perkim Sekda termasuk konsultan, kita jadwal ulang," tutup Roni. Penulis : Mimi Purwanti Editor : Yusni Fatimah |
||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |