Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Sistem Zonasi PPDB Tuai Polemik, Azwendi: Bukti Kurangnya Sosialisasi Selasa, 09/07/2019 | 14:26 | ||||||
Ketua Fraksi Demokrat Tengku Azwendi Fajri PEKANBARU - Kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru menilai, munculnya beragam polemik yang dihadapi oleh para orang tua saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di berbagai sekolah di Kota Pekanbaru, salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dalam penerapan sistem zonasi pada PPDB tahun 2019 ini.
Menurut penilaian Ketua Fraksi Demokrat Tengku Azwendi Fajri SE, implementasi dari sistem zonasi akan terjadi perbedaan dan kendala yang dihadapi di setiap daerah juga berbeda. "Sistem zonasi berbeda diterapkan di wilayah Jakarta dengan kota Pekanbaru. Kita hargai peraturan pemerintah untuk pemerataan pendidikan sehingga tidak ada lagi namanya sekolah favorit atau sekolah elit. Dalam hal ini pemerintah kota dalam kewenagannya SD dan SMP tentunya harus didukung dengan infrastruktur berkoordinasi dengan pihak kementrian bahwa sahnya didata berdasarkan zonasi ini di wilayah tertentu ada yang tidak memiliki sekolah," tegas Azwendi. Jika mengarahkan pihak orang tua beralih ke sekolah swasta, menurut Azwendi itu bukan solusi utama, karena tidak semua orang tua tergolong mampu untuk menempuh jalur pendidikan anak-anaknya ke sekolah yang terbilang mahal tersebut. Untuk itu bila Pemko ingin mensejahterakan masyarakat, yang harus dilakukan dan dimiliki Pemko adalah mengupayakan penambahan sekolah-sekolah dan melengkapi infrastruktur penunjang sekolah negeri, terutama di kawasan padat penduduk. "Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan pembangunan maupun partisipasi pemerintah terhadap masyarakat. Contoh kita harus bangun infrastruktur yang layak, jadi kita harus inventarisir infrastruktur yang ada di Pekanbaru berkaitan dengan SD dan SMP. Itu dijadikan prioritas," beber Azwendi lagi. Ke depan, politisi Demokrat yang juga kembali duduk sebagai wakil rakyat lima tahun kedepan ini berharap, dalam pembasan APDB juga diharapkan kebutuhan infrastruktur sekolah menjadi perioritas karna adanya peraturan perubahan dari kementrian sehingga kita harus sinergikan. "Saya yakinkan itu, seandainya kota tidak mampu, tolong pemko koordinasi dengan pemerintah pusat dana apa yang bisa diambil dari pusat untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Bukan begitu caranya, saya juga mendengar bahasa-bahasa dari kepala sekolah atau oknum sekolah bahwasanya anak-anak yang tidak lulus untuk datang ke DPRD. Kami berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan porsi dan kemampuan kita," pungkas Azwendi Penulis : Mimi Purwanti Editor : Yusni Fatimah |
||||||
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |