Home / Otonomi | ||||||
Fitra Sebut Pemborosan Anggaran Masih Terjadi di Pemprov Riau Rabu, 27/02/2019 | 17:29 | ||||||
Deputi Fitra Riau Tarmidzi mengatakan, ada beberapa pos anggaran di Pemprov Riau yang tidak efisien. PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih melakukan pemborosan anggaran. Ada delapan pos anggaran yang dianggap sebagai pemborosan. Deputi Fitra Riau Tarmidzi mengatakan, ada beberapa pos anggaran yang tidak efisien. Padahal, kata dia, di pos-pos anggaran tersebut, sebenarnya Pemprov Riau bisa melakukan penghematan. Fitra Riau menemukan, setidaknya ada delapan pos anggaran yang menyedot APBD Riau. Delapan pos anggaran ini pun dirinya nilai sebagai bentuk pemborosan anggaran. "Selain belanja perjalanan dinas, makan dan minum, juga ada anggaran lainya yang diperuntukan sebagai pendukung kegiatan, bukan kegiatan utama untuk mencapai hasil kinerja program pemerintah daerah," kata Tarmidzi, Rabu (27/2/2019). Lanjutnya, delapan pos anggaran yang dinilai terjadi pemborosan anggaran tersebut adalah, belanja perjalanan dinas sebesar Rp401 miliar. Kemudian belanja makan dan minum Rp145 miliar, belanja publikasi Rp18 miliar, belanja cetak pengadaan Rp32 miliar. Selanjutnya belanja pangharum ruangan hingga mencapai Rp1,8 miliar. Belanja dekorasi, dokumentasi, logistik IRT sebesar Rp23 miliar, pakaian dinas Rp15 miliar dan belanja listrik Rp60 miliar. "Total alokasi belanja rutin Pemprov Riau tahun 2019 sebesar Rp698 miliar," jelasnya. Melihat temuan itu, Fitra Riau menilai semangat efisiensi anggaran Pemprov Riau belum tercermin dalam perencanaan anggaran daerah. Sebab, masih banyak anggaran yang dialokasikan berlebihan. "Ini sangat berpotensi menjadi ruang korupsi. Apalagi anggaran-anggaran tersebut merupakan anggaran habis dipakai yang sangat mudah untuk diselewengkan," kata dia. Lanjutnya, padahal masih banyak yang harus diperhatikan, seperti kesehatan dan pendidikan. Dua aspek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat kurang mampu. "Untuk itu, Gubernur Riau perlu mengevaluasi kembali atas perencanaan anggaran APBD, terutama untuk tahun 2019 ini," pintanya. Penulis : Delvi Adri Editor : Fauzia |
||||||
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |