Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Ketua Komisi II Kritisi Pengelolaan Bus TMP Pekanbaru oleh Perusahaan Daerah Selasa, 05/02/2019 | 12:27 | ||||||
Bus TMP. PEKANBARU - Diserahkannya pengelolaan operasional Trans Metro Pekanbaru (TMP) ke perusahaan daerah dikritisi oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE. Dimana menurut Azwendi pengelolaan TMP ini masih setengah hati. Untuk itu, pihaknya meminta harus ada audit dan dipublikasikan kepada legislatif. "Mengenai Transmetro saya tegaskan bahwa kesannya pemerintah masih separuh-separuh. Dulunya sudah ke perusahaan daerah, dibalikkan ke Dishub, sekarang dibalikkan lagi ke perusahaan daerah. Artinya silahkan saja kebijakan Pemko, namun sebelum berjalan, saya minta seluruhnya harus diaudit termasuk juga kinerja Dishub," ungkap Tengku Azwendi Fajri, Selasa (5/2/2019). Adapun alasan harus dilakukan audit menurut Politisi Demokrat ini yakni, karena supaya masa transisi ini ada pertanggungjawabannya karena berkaitan dengan aset, operasional jangan over lead. "Yang sangat saya sayangkan ini masih menggunakan pihak ketiga. Saya menyayangkan hal ini dimana pihak ketiga pun membuat anak perusahaan lagi sehingga banyak sekali kaki dan banyak tangannya sehingga saya fikir ini tidak efektif dan efisien berkaitan dengan anggaran," tegas Azwendi. Politisi Demokrat ini khawatir sistem pelayanan pihak ketiga akan menjadi tidak maksimal ketika kemudian hari timbul masalah mengenai anggaran. "Berkaitan dengan sistem pelayanan, saya khawatir dengan pihak ketiga ini kan pelayanan ini, yang dikhawatirkan pelayanan tidak maksimal. Karna yang namanya pelayanan itu jangan sempat terputus, nanti jika ada masalah dengan anggaran, nanti putus lagi pelayanan, macet lagi sehingga yang dirugikan masyarakat," katanya. Terakhir Azwendi berharap agar pelayanan Bus TMP yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat ini tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan seperti sekarang, dimana untuk anggaran perbaikan masih di Dishub sedangkan operasional dikelola perusahaan. "Kesannya kok tumpang tindih, kenapa tidak Dishub saja semuanya. Yang terpenting saja minta kajian, jangan hanya sekedar cerita, ingin yang profesional tapi kajian tidak ada dan tidak dipublikasi. Buka secara transparan sehingga kita punya target capaiannya seperti apa," kata Azwendi. Penulis: Mimi Purwanti Editor: Yusni Fatimah
|
||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |